BOGOR_HARIANESIA.COM_ Polem dugaan korupsi masif di Dinas PUPR Kabupaten Bogor kini merembet ke ranah personal pimpinan daerah. Sebuah percakapan telepon langsung antara Bupati Bogor dengan Ketua DPD LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, mengungkapkan ketegangan yang memuncak.
Bupati: “Kami Tidak Abai, Tapi Apa-Apa Jadi Berita”
Sumber terpercaya mengonfirmasi isi percakapan telepon tersebut. Saat Edwar menagih janji dan menanyakan nasib dugaan korupsi di 10 UPT Jalan & Jembatan serta 5 UPT Pengairan, Bupati Bogor memberikan respon yang bernada defensif.
Bupati Bogor menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup mata, namun merasa gerah dengan gaya pengawasan yang dilakukan IMW.
“Kami tidak abai atas informasi dari Edwar, tapi apa-apa jadi berita,” ujar Bupati dalam percakapan teleponnya.
Kalimat ini seolah menyiratkan bahwa Bupati merasa langkah-langkah internal yang sedang dilakukan terganggu karena setiap detailnya langsung diangkat ke permukaan media oleh Edwar.
Klaim Bupati Soal “Pertemuan dengan PUPR” Langsung Dibantah di Tempat
Poin paling krusial yang memicu reaksi keras Edwar adalah saat Bupati Bogor menyebutkan bahwa pemerintahannya sudah berusaha berkoordinasi. Bupati mengklaim bahwa sudah ada komunikasi intensif dengan dinas terkait.
“Selama ini saya sudah pertemuan dengan PUPR,” ungkap Bupati dalam telepon tersebut.
Mendengar klaim itu, Edwar langsung menampiknya dengan tegas.melalui sambungan telepon, Edwar menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar.
Edwar: FITNAH! Pertemuan Itu Tidak Pernah Ada
Usai percakapan telepon tersebut, Edwar memberikan klarifikasi keras kepada awak media. Ia menilai pernyataan Bupati mengenai adanya “pertemuan dengan PUPR” adalah upaya mencari pembenaran yang keliru.
“Itu FITNAH. Saya tantang Bapak Bupati, kapan pertemuannya? Jam berapa? Di mana lokasinya? Siapa nama Kepala Dinas atau pejabat PUPR yang dipertemukan? Kalau memang ada pertemuan, kenapa rambu ilegal masih ada? Kenapa modus rekening mandor di Bank BJB masih berjalan?” serang Edwar.
Edwar menegaskan, jika benar ada pertemuan substantif, seharusnya Bupati bisa menunjukkan hasilnya berupa tindakan nyata, bukan sekadar klaim lisan.
“Apa-Apa Jadi Berita”: Bukti Ketakutan Publikasi
Menanggapi keluhan Bupati yang merasa “apa-apa jadi berita”, Edwar tidak mau mundur. Justru ia menilai keluhan itu adalah bukti bahwa pemerintah merasa tertekan karena pengawasan publik ketat.
“Maaf Pak, kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak perlu takut jadi berita. Kami bukan ‘perusuh’, kami penjaga keuangan rakyat. Selama di 15 titik UPT PUPR masih terjadi setoran uang ke Kasubag TU lewat rekening mandor, selama itu kami akan beritakan. Jangan menyalahkan wartawan, tapi benahi dinas Bapak yang bocor di mana-mana,” tegas Edwar menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti administrasi resmi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terkait klaim pertemuan dengan PUPR tersebut.
(Tim/LSM MIW)
