Edukasi

Penyidik di Laporkan ke Dewas, Maki Sampai Gugat KPK

JAKARTA, Dua jalur hukum ditempuh untuk menuntut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dihadirkan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Jalur pertama: Penyidik dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK!

Jalur kedua: MAKI gugat KPK melalui praperadilan!

Laporan ke Dewas itu dari KAMI (Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia), bukan dari MAKI!

Gugatan praperadilan itu dari MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), bukan dari KAMI!

JALUR 1 – PENYIDIK DILAPORKAN KE DEWAS, OLEH KAMI!

AKBP Rossa Purbo Bekti adalah Penyidik KPK, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
KAMI (Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia), Koordinator Yusril SK / Yusril S Kaimudin, pada Senin, 17 November 2025, melaporkan Rossa ke Dewas KPK.

Kami hari ini melaporkan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti,” ujar Yusril usai membuat laporan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan.

Yusril juga menuntut Dewas melakukan pemeriksaan etik terhadap Rossa atas dugaan pelanggaran integritas, independensi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK 3/2021.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal, pada 18 November 2025, di Kabupaten Bogor, mengatakan:

Kami tunggu laporan tersebut, dan setelah itu kami minta klarifikasi, apakah benar laporan tersebut atau tidak,”

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin, 17 November 2025, di Gedung KPK, menegaskan:
Kami yakinkan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait dengan perkara tersebut berjalan secara baik dan dari perkara yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan ini. Kemudian tim juga secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga penggeledahan di sejumlah lokasi.

Budi menekankan kerja penyidikan KPK dalam kasus ini tidak menemui hambatan.
Saat ditanya apakah KPK telah mengendus keterlibatan Bobby, Budi pun menjawab:
“Sampai dengan saat ini belum,”

Dewas KPK memeriksa JPU KPK pada Rabu, 3 Desember 2025.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal, membenarkan pemeriksaan tersebut:

Dewas KPK memeriksa Penyidik Rossa + Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu pada Kamis, 4 Desember 2025.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Yogyakarta, mengatakan:
Enggak ada masalah. Itu kan proses. Ya, namanya proses karena ada mungkin masyarakat yang melaporkan, orang yang melakukan atau menganggap sebagai sebuah keluhan, dan lain-lain, silakan. Ya, berproses saja.

JALUR 2 – MAKI GUGAT KPK, OLEH MAKI BOYAMIN!

MAKI = Masyarakat Anti Korupsi Indonesia!

Koordinator: Boyamin Saiman!

Pada Sabtu, 28 Juni 2025, KPK menetapkan 5 tersangka OTT jalan Sumut.

Boyamin mengancam:
Memanggil Bobby Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu dua minggu, saya gugat praperadilan,

4 Alasan Boyamin, kenapa KPK harus periksa Bobby:

1. Asas keadilan! Kadis sudah tersangka, atasan wajib dimintai keterangan! Bukan berarti Bobby bersalah!
2. Bobby adalah atasan langsung Topan!
3. Bobby teken Pergub!
4. Bobby yang lantik Topan!
2 minggu itu lewat, Bobby tetap belum dipanggil, MAKI benar-benar gugat!

Jumat, 5 Desember 2025, MAKI mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan!

Apa yang digugat MAKI? – 3 HAL!

1. KPK tidak panggil Bobby Nasution sebagai saksi, padahal Hakim Tipikor PN Medan, Khamozaro Waruwu, 24 September 2025, memerintahkan JPU hadirkan Bobby + Effendy Pohan!
2. KPK tidak lakukan upaya paksa pemanggilan terhadap Rektor USU, Muryanto Amin, yang 2 kali mangkir!
3. KPK tidak usut uang Rp 2,8 miliar yang disebut di persidangan!

HASIL PRAPERADILAN: DITOLAK, BUKAN KARENA MATERI, TAPI KARENA SKT HABIS!

Senin, 22 Desember 2025, PN Jakarta Selatan, Hakim Tunggal Budi Setiawan:
Mengadili, dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi termohon (KPK) dalam pokok perkara. Menyatakan permohonan pemohon (MAKI) tidak dapat diterima karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri telah habis masa berlakunya. Selain itu membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Hakim Budi Setiawan menyatakan MAKI tidak memiliki legal standing / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan praperadilan karena SKT-nya habis masa berlakunya!

Hakim TIDAK bilang “Bobby tidak perlu dipanggil”!
Hakim TIDAK bilang “KPK benar tidak panggil Bobby”!
Hakim HANYA bilang “MAKI tidak punya kedudukan hukum karena SKT habis”!

Boyamin Saiman, Selasa, 23 Desember 2025, dalam keterangan tertulis, mengatakan:
Hakim Praperadilan Budi Setiawan, sedikitpun tidak menyentuh materi perkara praperadilan yakni perintah hakim Tipikor PN Medan, agar menghadirkan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan dan Gubernur Sumut ke persidangan,”
Hakim mengunci dirinya pada persoalan formalitas kedudukan hukum MAKI, padahal semestinya hakim adalah penemu hukum (recht finding) atas bebalnya KPK tidak berani panggil Bobby Nasution.

Boyamin juga menyebut dalam persidangan praperadilan terungkap fakta hakim meminta Pj Sekda dan Gubernur dihadirkan untuk membuka Pergub Sumut mengenai pergeseran anggaran APBD Sumut yang ditandatangani Bobby sebagai dasar pencantuman anggaran pembangunan ruas jalan Sipiongot – Batas Labuhan Batu Rp 96 miliar dan Hutaimbaru Sipiongot Rp 61,8 miliar yang menjadi awal korupsi eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Boyamin menyebut Rp 61,8 miliar untuk Hutaimbaru – Sipiongot!
Dakwaan JPU menyebut Rp 69,8 miliar!
Total di dakwaan Rp 157,8 miliar, setelah 6x pergeseran Rp 165 miliar!
Jangan campur angka Boyamin dengan dakwaan!

JANGAN TERTUKAR DENGAN LAPORAN PDIP 2024!

Tim Hukum DPP PDIP, Donny Tri Istiqomah, Kuasa Hukum Johannes Tobing, pada Selasa, 9 Juli 2024, melaporkan AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK!

Alasan: Donny merasa diancam + diintimidasi saat tim penyidik geledah rumah Donny di Jagakarsa, Jaksel, Rabu, 3 Juli 2024, selama 4 jam, di hadapan anak + istri.!
Kami hari ini resmi melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Rossa,” kata Johannes.
Laporan PDIP ke Dewas soal Rossa adalah soal penggeledahan rumah Donny 2024, BUKAN soal Bobby 2025!
Yang laporkan Rossa soal Bobby adalah KAMI (Yusril), bukan PDIP!

Rossa sudah 2x dilaporkan ke Dewas: 1) Oleh PDIP 2024 soal penggeledahan Donny, 2) Oleh KAMI 2025 soal tidak panggil Bobby!

BOBBY BILANG: SAYA BERSEDIA DIPANGGIL!

Bobby Nasution, pada 30 Juni 2025, mengatakan:

Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke gubernur),”
Apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, saya bersedia.

DESAKAN 2026: PERIKSA BOBBY!

MADILOG SUMUT, Habibi Martua, 19 November 2026, depan KPK:

Sudah lebih dari satu tahun kasus korupsi pembangunan jalan Sumut berjalan, tetapi mengapa Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut belum juga dipanggil dan diperiksa? Pemeriksaan Bobby bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah.

M.CHAIRUL

Exit mobile version