JAKARTA, Pertanyaan publik menguat mengapa surat pemanggilan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution susah disiapkan, dan mengapa tak ada Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK yang mau meneken?
“tak ada Kasatgas yang mau meneken” adalah klaim, bukan bukti dokumen!
KLAIM ICW: 3 KASATGAS TIDAK BERANI!
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Zararah Azhim Syah, pada 14 November 2025, menyoroti permintaan majelis hakim untuk menghadirkan Bobby.
Sudah ada dasar hukumnya, sudah ada perintahnya, bahkan yang kami tahu dari laporan Tempo, penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada Ketua Satgas untuk memeriksa Bobby, tetapi ketiga Ketua Satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa Bobby,” ungkap Zararah.
ICW bilang “dari laporan Tempo” ICW tidak bilang “ICW melihat sendiri suratnya”!
KLAIM PERSPEKTIV: PENYIDIK SIAPKAN SURAT, KASATGAS TAKUT!
Akun @perspektiv.idn, dalam carousel 9 slide, 15 November 2025, mengklaim:
Penyidik KPK berkali-kali ingin memanggil Bobby untuk mengklarifikasi motifnya, menyiapkan surat pemanggilan, tetapi tidak ada Kasatgas yang berani menandatanganinya,”
Ketiga Satgas dipimpin perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP).
HANYA 1 KASATGAS YANG DILAPORKAN: ROSSA!
AKBP Rossa Purbo Bekti adalah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
KAMI (Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia), Koordinator Yusril, pada Senin, 17 November 2025, melaporkan Rossa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Kami hari ini melaporkan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti,” ujar Yusril usai membuat laporan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan.
Saya pikir bahwa seharusnya pemanggilan terhadap saudara Bobby Nasution ini sudah dilakukan oleh KPK. Tapi sampai hari ini, yang dilakukan oleh teman-teman KPK tidak memanggil Bobby Nasution,
Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution, lanjut dia.
KENAPA SURAT SUSAH? – 5 ALASAN!
1. Perintah hakim itu untuk SIDANG, bukan untuk PENYIDIKAN!
Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta JPU KPK menghadirkan Bobby dan mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan dalam persidangan!
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada 26 September 2025, mengatakan pihaknya terlebih dahulu menunggu JPU KPK kembali dari Medan untuk menjelaskan perintah hakim tersebut.
Kemudian, Asep menjelaskan JPU KPK sempat bertanya ulang kepada majelis hakim terkait menghadirkan Bobby dalam sidang.
2. 5 Tersangka tidak pernah sebut Bobby terima uang!
Asep Guntur menjelaskan selama penyidikan, kelima tersangka tidak pernah memberikan informasi mengenai keterlibatan Bobby, termasuk Topan yang disebut teman dekat Gubernur Sumut.
Begitu pun dari TOP. Penyidik periksa, minta keterangan, dan tidak ada informasi dari yang bersangkutan. Ya, orang atau beberapa pihak menyatakan bahwa ‘itu teman dekatnya, Pak’. Betul, mungkin itu teman dekatnya, tetapi kan yang kami jadikan landasan adalah informasi atau data yang dimiliki oleh saudara TOP maupun saksi lainnya yang melihat, mendengar atau mengalami, ujarnya.
Selain itu, tersangka lain, Muhammad Akhirun Piliang (KIR), tidak pernah menyebut memberikan uang secara langsung kepada Bobby.
3. Jubir KPK bilang “Sampai saat ini belum mengendus”!
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pada perkara ini berjalan dengan baik.
Saat ditanya apakah KPK telah mengendus keterlibatan Bobby dalam perkara ini, Budi pun menjawab dengan tegas:
“Sampai dengan saat ini belum,” kata dia.
Budi memastikan selama proses penyidikan hingga pelimpahan perkara ke PN Tipikor Medan, penyidik telah memanggil seluruh pihak yang mengetahui atau berkaitan dengan kasus tersebut.
Versi KPK 2026 BERUBAH!
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada 23 Oktober 2026:
“Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,”
4. Surat pemanggilan Gubernur tidak hanya diteken Kasatgas!
Ada rantai: Penyidik -> Kasatgas -> Direktur Penyidikan -> Deputi Penindakan -> Pimpinan KPK!
Kasatgas adalah penanggung jawab tim, bukan penentu akhir!
Jika Kasatgas tidak meneken, penyidik bisa naik ke Direktur Penyidikan!
5. Faktor politik yang disebut pengamat!
PMPHI, Gandi Parapat, 20 November 2026:
Pertimbangan lembaga antikorupsi ini mungkin berkaitan karena Bobby Nasution merupakan menantu dari mantan Presiden RI, Joko Widodo. Semua orang pasti sudah memahami kekuatan dan pengaruh Jokowi,”
Mahfud MD, 17 November 2026, Podcast Terus Terang Mahfud MD:
“KPK sih masih takut kali, belum yakin bahwa Kapolri-nya sudah betul-betul on untuk itu. Mungkin Pak Prabowo nyatakan itu sudah buka semua, Pak, di kejaksaan, di mana, mungkin bisa saja karena dulu kan ditutupnya di situ,”
DEWAS KPK: “AKAN DITINDAKLANJUTI 15 HARI”!
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan:
“Selama 15 hari harus kami tindak lanjuti,”
Gusrizal menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut, Dewas KPK akan menggelar musyawarah internal untuk menentukan langkah selanjutnya.
Dewas KPK,Desember 2025, memanggil dan memeriksa JPU KPK soal tidak menghadirkan Bobby di sidang!
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, membenarkan pemeriksaan tersebut.
MAKI, Boyamin Saiman, Desember 2025, mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan karena KPK tidak panggil Bobby, dan mendatangi Dewas KPK mempertanyakan Bobby tidak diperiksa!
BOBBY BILANG: “SAYA BERSEDIA DIPANGGIL”!
Bobby Nasution, menantu Jokowi itu, pada 30 Juni 2025, mengatakan:
Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke gubernur),
Apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, saya bersedia.
DESAKAN 2026: PERIKSA BOBBY!
MADILOG SUMUT, Habibi Martua, 19 November 2026, depan KPK:
Sudah lebih dari satu tahun kasus korupsi pembangunan jalan Sumut berjalan, tetapi mengapa Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut belum juga dipanggil dan diperiksa? Pemeriksaan Bobby bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah.
GMNI Sumut, Diga Pinem, 15 November 2026:
Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pejabat pelaksana, sementara lingkaran kekuasaan yang memiliki otoritas politik dan kewenangan pengambilan keputusan justru luput dari pemeriksaan. KPK tidak boleh tebang pilih.
M.CHAIRUL
