DEPOK_HARIANESIA.COM, 21 NOVEMBER 2026 | 18.31 WIB — Pelaksanaan pembangunan drainase di Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, menjadi perhatian tim investigasi Harinaesia.com. Dalam penelusuran lapangan, tim menemukan dua kegiatan pembangunan drainase dengan nilai anggaran berbeda di titik lingkungan yang sama.
Berdasarkan papan informasi proyek yang didokumentasikan, kegiatan pertama merupakan pembangunan drainase lingkungan menggunakan U-Ditch precast ukuran 30 x 30 sentimeter dengan tutup Heavy Duty (HD). Proyek tersebut memiliki anggaran Rp68.768.000 dengan volume satu paket dan tercatat dilaksanakan Pokmas RW 02 Kelurahan Pondok Terong.
Sementara itu, kegiatan pembangunan drainase lainnya tercatat memiliki anggaran Rp26.348.400. Pekerjaan tersebut menggunakan U-Ditch precast ukuran 30 x 40 sentimeter dengan tutup Heavy Duty (HD).
Keberadaan dua kegiatan dengan anggaran berbeda di titik yang sama memunculkan pertanyaan mengenai batas pekerjaan, pembagian volume, spesifikasi teknis, hingga mekanisme pengawasannya.
Publik berhak mengetahui apakah kedua kegiatan tersebut memiliki perencanaan dan lingkup pekerjaan yang berbeda secara jelas.
Warga Mengaku Tidak Dilibatkan
Persoalan lain muncul terkait keterlibatan masyarakat setempat. Menurut keterangan warga yang ditemui tim investigasi, pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Para pekerja yang terlihat di lokasi disebut berasal dari luar wilayah.
Jika keterangan tersebut benar, kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi. Sebab, kegiatan pembangunan berbasis masyarakat semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan warga.
Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat RW 02 dilibatkan dalam kegiatan yang membawa nama Pokmas tersebut?
Pekerja Tanpa Perlengkapan K3, Pengawasan Dipertanyakan
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Saat menyambangi lokasi, tim investigasi melihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pembangunan tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang terlihat memadai.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelaksana dalam memastikan keselamatan para pekerja.
Pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan saluran beton pracetak, memiliki risiko yang seharusnya diantisipasi melalui penerapan standar keselamatan kerja.
Jangan sampai aspek keselamatan justru diabaikan demi mengejar penyelesaian pekerjaan.
U-Ditch Dipasang Saat Galian Masih Tergenang Air
Temuan yang paling menjadi sorotan adalah metode pemasangan U-Ditch yang disaksikan langsung oleh tim investigasi.
Saat pemantauan berlangsung, area galian masih terlihat terdapat genangan air dengan ketinggian diperkirakan sekitar 30 sentimeter. Namun, unit U-Ditch tetap diturunkan ke dalam area tersebut.
Rekaman video yang diperoleh tim juga memperlihatkan proses pemindahan dan penurunan U-Ditch menggunakan gerobak menuju area galian yang masih basah dan terdapat air.
Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dasar galian sebelum saluran beton dipasang.
Apakah air sudah ditangani terlebih dahulu? Apakah dasar saluran telah dipersiapkan sesuai spesifikasi teknis? Bagaimana pemeriksaan elevasi dan kestabilan landasan dilakukan sebelum U-Ditch dipasang?
Pemasangan U-Ditch tidak cukup hanya dengan menurunkan beton pracetak ke dalam galian. Persiapan dasar saluran, elevasi, sambungan antarelemen, serta kestabilan konstruksi merupakan bagian penting yang menentukan kualitas hasil pekerjaan.
Karena itu, metode pemasangan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga teknis yang berkompeten.
Anggaran Publik Bukan Sekadar Formalitas Proyek
Dua kegiatan drainase tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Depok. Artinya, pelaksanaan dan hasil pekerjaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya dinilai dari selesainya pekerjaan secara fisik atau keberadaan papan informasi proyek.
Kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, keterlibatan masyarakat, keselamatan pekerja, serta manfaat pembangunan harus menjadi bagian dari evaluasi.
Pokmas RW 02 dan pihak Kelurahan Pondok Terong perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan kedua kegiatan tersebut.
Pemerintah Kecamatan Cipayung juga diharapkan memastikan proses pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Uang rakyat bukan untuk sekadar menghabiskan anggaran dan mengejar penyelesaian proyek. Setiap rupiah APBD harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Harinaesia.com akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Pokmas RW 02, Lurah Pondok Terong, Camat Cipayung, serta pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, temuan mengenai metode pemasangan dan kualitas konstruksi masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat diperlukan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Fakih
