MEDAN, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Khamozaro Waruwu, pada 24 September 2025, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Hingga November 2026, 14 bulan setelah perintah itu, Bobby belum juga dihadirkan!
HAKIM MINTA 2 ORANG: BOBBY + EFFENDY POHAN!
Sidang Rabu, 24 September 2025, adalah sidang terdakwa pemberi suap, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Dirut PT Dalihan Natolu Group.
Majelis Hakim membuka sidang pukul 10.47 WIB.
JPU KPK menghadirkan 3 saksi: Andi Junaidi Lubis, Muhammad Haldun, Edison Pardamean Togatorop.
Setelah mendengar Haldun, Hakim mencecar saksi soal pergeseran anggaran.
Haldun bersaksi bahwa anggaran dua proyek jalan di Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot – Batas Labuhan Batu dan Sipiongot – Hutaimbaru, tidak tercantum dalam APBD murni 2025.
Anggaran sebesar Rp 165 miliar itu baru muncul setelah pergeseran anggaran sejumlah OPD hingga 6 kali melalui Pergub.
Hakim pun mempertanyakan dasar hukum dan proses pergeseran tersebut.
Hakim menyimpulkan yang paling bertanggung jawab atas kebijakan Pergub tersebut adalah gubernur.
Hakim meminta JPU KPK menghadirkan Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut dan Effendy Pohan selaku Sekretaris Daerah Sumut dalam persidangan.
DASAR HUKUM: PASAL 180 AYAT (1) KUHAP!
Ketua KNPI Medan, Riza Usty Siregar, pada 29 September 2025, menyebut permintaan hakim adalah sah.
Secara hukum, permintaan hakim untuk menghadirkan Bobby Nasution dalam persidangan adalah sah dan diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk mendengar keterangan saksi yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, ujar Riza.
Riza juga mengingatkan:
Hakim jangan berpolitik. Permintaan menghadirkan gubernur bisa menimbulkan asumsi politik. Kepala daerah tidak mengetahui setiap tindakan bawahannya. Jangan sampai hukum dijadikan alat politik,
KPK BILANG “SIAP TINDAKLANJUTI” – TAPI MINTA TUNGGU JPU PULANG!
Pada 26 September 2025, KPK mengatakan akan menindaklanjuti perintah Hakim Tipikor Medan untuk memanggil Bobby.
Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, saat menanggapi perintah Hakim Tipikor Medan.
WAKET KPK: “AKAN PERIKSA JIKA ADA PERINTAH PENGADILAN”!
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pada 30 September 2025, di Medan, menyatakan:
Apabila ada perintah dari pengadilan, maka KPK akan memeriksa Bobby Nasution, karena ada dasar hukumnya,”
ICW, Zararah Azhim Syah, pada 3 Desember 2025, menyebut:
Dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 30 September juga menyatakan bahwasanya apabila ada perintah dari pengadilan, maka KPK akan memeriksa Bobby Nasution begitu, karena ada dasar hukumnya,
KPK dinilai terus menunda dan tidak menepati janji yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
JPU TANYA ULANG, HAKIM TIDAK JAWAB!
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan JPU KPK sempat bertanya ulang kepada majelis hakim terkait menghadirkan Bobby dalam sidang.
KPK BILANG “MENUNGGU LAPORAN JAKSA”!
Asep Guntur, pada Senin, 10 November 2025, di Gedung Merah Putih, mengatakan pemanggilan Bobby masih menunggu laporan jaksa kepada pimpinan KPK.
KAMI LAPORKAN ROSSA KE DEWAS!
KAMI, Yusril, pada Senin, 17 November 2025, melaporkan AKBP Rossa Purbo Bekti, Kasatgas penyidikan jalan Sumut, ke Dewas KPK.
Kami hari ini melaporkan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti,” ujar Yusril usai membuat laporan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan.
DEWAS PERIKSA JPU!
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, pada Rabu, 3 Desember 2025, membenarkan Dewas memeriksa JPU.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Yogyakarta, mengatakan:
Enggak ada masalah. Itu kan proses. Ya, namanya proses karena ada mungkin masyarakat yang melaporkan, orang yang melakukan atau menganggap sebagai sebuah keluhan, dan lain-lain, silakan. Ya, berproses saja.
Kami juga akan menyikapi sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab daripada para penyidik. Kita tunggu saja hasilnya.
RUMAH HAKIM TERBAKAR – JANGAN DIKAITKAN SEMBARANGAN!
Selasa, 4 November 2025, pukul 11.18 WIB, rumah Hakim Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Jl. Pasar II, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, terbakar!
Khamozaro sedang memimpin sidang di PN Medan saat rumahnya terbakar!
Kebakaran hanya menyisakan sehelai pakaian yang melekat di badan sang pengadil!
Tempo, 5 November 2025:
Saya takkan pernah mundur, hidup ini cuma sebentar! Khamozaro!
Ikahi menyebut Hakim Khamozaro sempat diteror telepon berkali-kali sebelum rumahnya terbakar!
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, NasDem:
Kita tanpa suuzan berharap kebakaran yang dialami hakim Tipikor di PN Sumut ini polisi harus mengungkap motif, dalang, atau siapa pelaku kebakaran rumah yang dinilai janggal. Itu harapan kita,
Jangan sampai teror yang dialami penegak hukum kemudian menurunkan tekad untuk memberantas korupsi. Supaya dalam memutus perkara betul-betul independensi terjaga,
DESAKAN 2026: PERIKSA BOBBY!
GMPET-SU, Rahmad Ritonga, 24 Oktober 2026, Cafe Coriz, Medan, mendesak KPK terbitkan Sprindik baru untuk kasus jalan Sumut + DJKA!
KPK perlu memastikan seluruh dugaan keterlibatan pihak lain ditelusuri berdasarkan bukti. Itulah sebabnya KPK diminta untuk menerbitkan sprindik baru,
Sahat Simatupang, jurnalis Tempo, dalam diskusi itu, mengatakan:
Saya meliput langsung persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Saya mendengar dengan jelas majelis hakim memberikan perintah terbuka kepada JPU KPK untuk menghadirkan Plt Sekda Sumut dan Gubernur Sumut untuk didengar keterangannya sebagai saksi,”
Berdasarkan catatan liputan saya, majelis hakim tidak pernah mencabut atau meralat perintah tersebut hingga persidangan berakhir,”
MADILOG SUMUT, Habibi Martua, 19 November 2026, depan KPK:
Sudah lebih dari satu tahun kasus korupsi pembangunan jalan Sumut berjalan, tetapi mengapa Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut belum juga dipanggil dan diperiksa? Pemeriksaan Bobby bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah,
KPK 2026: AKAN DIDALAMI!
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada 23 Oktober 2026:
Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan.
BOBBY BILANG: “SAYA BERSEDIA DIPANGGIL”!
Bobby Nasution, pada 30 Juni 2025, mengatakan:
Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke gubernur),”
Apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, saya bersedia.
M.CHAIRUL
