LEBAK, BANTEN – Ketua DPD Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Kabupaten Lebak Rusmedi meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, agar menyikapi secara serius setiap laporan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurutnya, setiap temuan BPK RI yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, anggaran yang dikelola oleh pemerintah merupakan uang rakyat yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Ketua DPD Aktivis KPKB menegaskan bahwa laporan masyarakat bukan sekadar dokumen yang masuk ke meja instansi penegak hukum. Setiap laporan yang disampaikan harus diperiksa, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta APH jangan mengabaikan setiap laporan masyarakat terkait temuan BPK RI. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat ataupun kelompok tertentu. Jika terdapat kerugian keuangan negara, harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa temuan BPK RI tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, maka aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman dan penanganan sesuai kewenangannya.
Dasar Hukum dan Pertanggungjawaban
Sejumlah ketentuan hukum yang menjadi landasan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara antara lain:
UUD 1945 Pasal 23E, mengatur keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
UU Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
UU Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, mengatur kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Lebih lanjut, KPKB menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, serta menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
“Kami tidak mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya ingin uang rakyat dikelola dengan benar. Kalau memang ada kekurangan administrasi, silakan diperbaiki. Kalau ada kerugian negara, wajib diselesaikan. Dan jika ditemukan unsur tindak pidana, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
KPKB berharap APH dapat memberikan kepastian tindak lanjut terhadap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan objektif.
Bagi KPKB, pengawasan terhadap keuangan negara bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga amanah rakyat.
Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Penulis : Dede Mulyana
