LEBAK – Ketua Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Kabupaten Lebak, Rusmedi, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Rusmedi menegaskan, penanganan dugaan persoalan program PKBM tidak boleh berhenti pada sebatas pemanggilan atau permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Menurut dia, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangannya.
“Kami meminta Kejari Lebak serius mengusut tuntas dugaan persoalan dalam kegiatan program PKBM. Jangan sampai penanganannya hanya sebatas pemanggilan, tetapi tidak ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya,” ujar Rusmedi.
Ia mengatakan, munculnya dugaan bahwa anggaran program PKBM dijadikan bancakan merupakan persoalan serius yang perlu ditelusuri melalui proses hukum dan pembuktian yang objektif.
Menurut Rusmedi, setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Program pendidikan masyarakat seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang penyalahgunaan anggaran.
KPKB meminta Kejari Lebak menelusuri sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian data peserta didik, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, laporan pertanggungjawaban, hingga realisasi dan penggunaan dana yang diterima masing-masing PKBM.
Selain itu, apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau unsur tindak pidana, KPKB meminta agar penanganannya ditingkatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada anggaran negara yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Uang tersebut berasal dari rakyat dan harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat,” tegasnya.
Rusmedi juga menyatakan KPKB akan terus menjalankan fungsi pemantauan dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan bukti atau indikasi pelanggaran.
Ia berharap Kejari Lebak dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.
KPKB menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses hukum, sementara pihak-pihak yang diperiksa tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Penulis : Dede Mulyana
