Soroti Beban Hidup Rakyat dan Kedaulatan Nasional, Desak Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA – Dinamika kehidupan berbangsa dan tantangan kedaulatan atas kekayaan alam mendorong konsolidasi gerakan lintas generasi. Sejumlah aktivis yang menamakan diri Gerakan 98 dan jaringan pemuda lintas organ merilis Maklumat Matraman sebagai seruan kebangsaan, Rabu (12/11).
Dalam maklumat tersebut, para aktivis menilai 81 tahun Indonesia merdeka belum sepenuhnya mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi rakyat untuk menikmati hasil alam demi kemakmuran dan keadilan sosial.
Proses regenerasi kepemimpinan nasional melalui pemilu juga dinilai belum mampu merepresentasikan kedaulatan di tangan rakyat dan masih dibayangi dominasi oligarki.
“Transisi kekuasaan dan beban utang luar negeri serta program-program prioritas yang membebani keuangan negara seperti MBG, Kopdes, dan Danantara perlu dievaluasi secara serius, termasuk beban pajak dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” tulis Maklumat Matraman.
Atas situasi tersebut, para penggagas Maklumat Matraman yang terdiri dari 98 Garis Luku, IKA 98, dan Gerak 98 menyerukan perlunya Persatuan Nasional melalui pembangunan Front Rakyat Indonesia (FRI).
Adapun lima poin seruan Maklumat Matraman adalah sebagai berikut:
Pertama, mendesak penurunan harga kebutuhan pokok dan penghapusan beban pajak bagi rakyat kebanyakan untuk membebaskan beban hidup rakyat.
Kedua, mendesak penangkapan dan penghukuman seberat-beratnya terhadap pelaku pembakaran hutan serta pihak-pihak yang terlibat dan membekingi.
Ketiga, mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Danantara.
Keempat, mendesak penegakan hukum terhadap Joko Widodo dan pembersihan pengaruh Geng Solo dari lini kehidupan berbangsa, termasuk evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai melanggar konstitusi, serta evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pencopotan Menteri, Wakil Menteri, Deputi, dan Komisaris BUMN usulan Jokowi-Gibran.
Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Jika tidak, diminta dengan sadar mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan membentuk Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk melaksanakan Pemilu Ulang sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat yang hakiki.
“Demikian seruan ini kami buat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi rakyat dan Bangsa Indonesia,” tutup pernyataan tersebut.
Kontak Media:
Edysa Girsang (0822-2663-3307) / Bambang Pujo (0852-1940-6666) / Jos (0812-8391-2798)
Dwi
