Simposium PGI-CCA di Chiang Mai Tekankan Martabat Manusia di Atas Kepentingan Politik
CHIANG MAI_ Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kehidupan, keadilan, dan perdamaian yang bermartabat di Tanah Papua. Komitmen itu mengemuka dalam Simposium Internasional yang digelar 28 September – 2 Oktober 2026 di Chiang Mai, Thailand.
Simposium yang diikuti sekitar 40 peserta dari unsur pimpinan gereja di Papua, teolog, tokoh adat, perempuan dan pemuda, pekerja kemanusiaan, peneliti, serta mitra oikumenis ini menjadi ruang konsolidasi peran strategis gereja untuk masa depan Papua.
Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, dalam keynote speech menegaskan, persoalan Papua bukan sekadar persoalan politik atau internal umat Kristen. Bagi gereja, ini adalah persoalan martabat manusia dan keutuhan ciptaan.
“Advokasi Papua adalah ujian keseriusan gereja menghayati panggilannya. Martabat manusia dan keutuhan ciptaan dipertaruhkan bersamaan. Gereja yang diam di hadapan keduanya kehilangan suara profetisnya,” tegas Pdt. Jacky mengutip Matius 5:9 tentang panggilan menjadi pembawa damai.
Menurutnya, gereja tidak boleh terjebak pada keberpihakan kepada kelompok bersenjata maupun kepentingan politik tertentu. Setiap korban, baik Orang Asli Papua (OAP), warga pendatang, maupun aparat, memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah.
Ia menekankan, perdamaian atau _shalom_ tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan mencakup kebenaran, pemulihan relasi, rasa aman, hak atas tanah dan penghidupan, serta keutuhan ekologis.
*Pentingnya Lintas Iman*
Pandangan itu diperkuat Koordinator Nasional Jaringan GusDurian, Alissa Wahid. Putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai persoalan Papua adalah persoalan kemanusiaan dan relasi negara dengan warga negaranya.
Dalam presentasi via zoom, Alissa mengingatkan bahaya hilangnya empati terhadap penderitaan kelompok lain.
“Kita menafikan dan kita tidak hadir di dalam persoalan itu sendiri,” ujar Alissa.
Ia mendorong pendekatan open mind, open heart, dan open will untuk melihat jernih pengalaman warga Papua. Menurutnya, perubahan harus bergerak di empat ruang: umat, kebijakan publik, masyarakat sipil, dan pendekatan keagamaan.
Alissa menegaskan prinsip Gus Dur: tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, maupun ideologi.
“Apapun agama, apapun bahasa ibunya, bagaimanapun kebudayaannya, serta ideologinya, selama mereka masih menjadi bagian dari Indonesia, maka negara punya kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga Papua,” tegasnya.
*Dari Kesaksian ke Aksi Nyata*
Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, menekankan pentingnya menerjemahkan pergumulan Papua menjadi kerja bersama yang berkelanjutan, bukan berhenti pada pernyataan.
Sejumlah langkah konkret dirumuskan:
1. *Dokumentasi bersama* kekerasan, pengungsian, dan perampasan tanah hingga tingkat jemaat dan klasis, dengan HONAI sebagai simpul koordinasi.
2. *Pelayanan pengungsi* melalui dukungan pangan, pendidikan darurat, kesehatan, dan pemulihan trauma, dengan perhatian khusus perempuan dan anak.
3. *Pendampingan masyarakat adat*, termasuk pemetaan wilayah ulayat dan penegakan prinsip _Free, Prior and Informed Consent_ (FPIC).
4. *Menjaga keesaan gereja* dengan membuka ruang percakapan pastoral antara jemaat asli Papua dan pendatang.
Pada tingkat nasional dan internasional, PGI didorong menindaklanjuti persoalan Merauke dan PSN Merauke secara berkala, membangun aliansi lintas agama bersama NU, Muhammadiyah, MUI, PHDI, Walubi, dan MATAKIN, serta menghidupkan kembali jaringan bersama WCC, CCA, WCRC, UEM, dan Kerk in Actie untuk mendorong akses kemanusiaan dan verifikasi situasi di Papua.
Simposium di Chiang Mai menghasilkan enam keluaran: seruan oikumenis, rekomendasi kepada negara, kerangka kemanusiaan, rencana aksi jangka pendek-menengah, penguatan jaringan, serta prosiding dan policy brief.
“Perdamaian di Papua tidak cukup hanya dibicarakan. Perdamaian harus diwujudkan melalui keberanian menjaga martabat manusia,” pungkas pernyataan simposium tersebut.(DW)
