ITA WAKHU PUROM_HARIANESIA.COM– Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman menilai Pemerintah Indonesia keliru menempatkan pembangunan fisik sebagai solusi konflik Papua Barat. Lewat artikel bertanggal 3 Juni 2026, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua itu menegaskan: “Di seluruh Tanah Papua Barat tidak ada pembangunan, tetapi yang ada adalah kolonialisme modern yang diterapkan dengan kultur militer dan kekerasan.”
Socratez membedakan dua hal: Resolusi Pembangunan/RP dan Resolusi Konflik/RK. RP, katanya, meliputi jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, ASN, TNI/Polri, UU Otsus 21/2001, UP4B, Otsus Jilid II, provinsi pemekaran, hingga Papua Christian Center dan Papua Youth Center.
“Semua RP ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara… RP adalah alat pendudukan dan kolonialisme Indonesia atas bangsa Papua Barat,” tulisnya.
Ia mengkritik RP tidak menyentuh akar konflik. “Rasisme tidak bisa digadaikan dengan RP. Ketidakadilan tidak dapat digadaikan dengan RP. Pelanggaran HAM berat tidak ditukar dengan RP. Proses genocide tidak bisa ditutupi dengan RP,” tegas Socratez.
Untuk menguatkan argumen, ia mengutip peneliti Cypri Jehan Paju Dale dari Universitas Bern, Swiss. Dale menyebut pembangunan di Papua “lebih merupakan bagian dari kontrol dan penguasaan atas manusia Papua dan segenap kekayaan alam dan budaya mereka.”
“Jika pemerintah Indonesia benar-benar mengerti pendekatan sosial antropologi dalam pembangunan, pastilah tahu bahwa pembangunanisme seperti itu bukanlah solusi, melainkan akan memperparah persoalan di Papua,” kutip Socratez.
“Perban luka” tanpa obat
Socratez mengibaratkan pembangunan tanpa resolusi konflik seperti “perban luka jahitan yang selalu diganti-ganti. Luka tetap bernanah dan membusuk”. Ia menegaskan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 “bukan Resolusi Konflik, tapi hanya Resolusi Pembangunan”.
Tawarkan 4 akar konflik LIPI
Menurut Socratez, kerangka resolusi konflik harus merujuk 4 akar masalah versi LIPI dalam buku _Papua Road Map_ 2008:
1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia
2. Kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat sejak 1965 yang belum diselesaikan
3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri
4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua
Ia merekomendasikan dialog dengan pihak ketiga netral di tempat netral, seperti yang dilakukan pemerintah dengan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005. “Persoalan konflik Papua Barat sudah berdimensi internasional,” tulisnya.
Hingga rilis ini diturunkan, pemerintah belum menanggapi pandangan Socratez terkait perlunya resolusi konflik terpisah dari pembangunan.
Tentang penulis
Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua; Anggota Dewan Gereja Papua/WPCC; Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik/PCC; Anggota Baptist World Alliance/BWA.
Dwi
