KOTA TANGERANG, Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi perhatian publik.
Seorang pedagang secara resmi melaporkan dugaan pungutan tersebut ke Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota, setelah mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp 3.500.000 akibat pembayaran yang disebut berkaitan dengan sewa lapak dan kegiatan bazar.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/372/VII/2026/SPKT/POLSEK CIPONDOH tertanggal Jumat, 4 Juli 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Identitas pelapor dirahasiakan demi keamanan dan kepentingan proses hukum.
Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan pungutan dilakukan secara bertahap sejak Februari 2025.
Pelapor mengaku pertama kali menyerahkan Rp 1.700.000 dengan alasan pembayaran sewa lapak selama satu tahun.
Selanjutnya pada awal tahun 2026, pelapor kembali diminta Rp 1.300.000 untuk perpanjangan sewa.
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidik disebut menerima dua lembar kwitansi pembayaran sebagai barang bukti.
Salah satunya merupakan kwitansi tertanggal 14 Februari 2026 senilai Rp 750.000 dengan keterangan pembayaran “Uang Bazar” dan ditandatangani atas nama “KS”.
Menurut pelapor, kwitansi tersebut tidak menggunakan identitas resmi instansi pemerintah maupun pengelola resmi fasilitas GOR Gondrong.
Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana, penyidik dapat menerapkan ketentuan pidana sesuai fakta dan alat bukti yang sah, di antaranya Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, atau ketentuan pidana lain yang relevan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Praktik pungli juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
KELUHAN WARGA GOR JADI PASAR, TROTOAR HILANG
Di luar laporan polisi tersebut, warga Kelurahan Gondrong dan Poris Plawad Utara juga menyampaikan keluhan soal penataan kawasan GOR Gondrong.
Warga menyebut:
– Lapangan olahraga yang seharusnya terbuka untuk umum tertutup lapak pedagang
– Trotoar sepanjang jalan penuh sesak PKL, hingga akses masuk ke rumah warga tertutup
– Akses jalan semakin sempit, memicu kemacetan
– Muncul pihak yang mengatasnamakan koordinator PKL tanpa dasar kewenangan yang jelas
Lurah Poris Plawad Utara, Tony, pernah membenarkan secara langsung bahwa trotoar sepanjang jalan kini penuh sesak PKL, hingga akses masuk ke rumah warga tertutup.
Warga juga menyampaikan dugaan adanya pungutan lapak harian, uang kebersihan, uang keamanan, hingga dugaan penggunaan listrik yang perlu diperiksa.
KELUHAN SOAL PENERTIBAN: “DATANG, FOTO, PERGI”
Sebagian warga dan pedagang juga mengeluhkan pola penertiban yang dinilai hanya formalitas.
Mereka menyebut pola yang berulang: kendaraan Satpol PP datang, petugas turun, meminta pedagang menggeser lapak sebentar, kamera diaktifkan untuk dokumentasi, lalu petugas kembali ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Belum satu jam berlalu, lapak kembali berdiri rapi.
Warga Gondrong dan Cipondoh mendesak:
1. Kejelasan Penanganan Laporan
Warga meminta Polsek Cipondoh dan Polres Metro Tangerang Kota memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara LP/B/372/VII/2026 yang dapat disampaikan kepada publik, tanpa membuka identitas pelapor.
2. Penataan PKL yang Tegas, Rutin, dan Teratur
Warga meminta Pemkot Tangerang melakukan penataan secara tegas, rutin, teratur, dan berkelanjutan, bukan penertiban sesaat.
Warga menilai penataan PKL perlu seimbang: pedagang punya hak mencari nafkah, masyarakat juga punya hak atas akses jalan, trotoar, kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum.
3. Transparansi Pengelolaan
Warga RT 04 Gondrong meminta seluruh bentuk pengelolaan dana di area GOR Gondrong dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan.
Warga meminta, apabila ada pungutan terhadap pedagang, pengguna fasilitas olahraga, parkir, maupun aktivitas lainnya di area GOR, maka mekanismenya harus punya dasar hukum yang jelas dan bukti administrasi resmi.
4 . Audit dan Pemeriksaan Terbuka
Warga meminta Wali Kota Tangerang, Satpol PP, Inspektorat, PLN, hingga aparat penegak hukum melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh, termasuk audit transparan soal dugaan pungutan lapak, dugaan pengelolaan uang sampah dan keamanan, dan dugaan sambungan listrik.
GOR GONDRONG SEHARUSNYA JADI KEBANGGAAN
Ironisnya, GOR Gondrong seharusnya menjadi kebanggaan Kota Tangerang.
GOR yang berdiri megah sejak 2022 itu memiliki dua kamar ganti, satu VIP room, lima kamar mandi, daya tampung 2.500 penonton, dengan luas 2.508 meter persegi dan luas tanah 10.678 meter persegi.
Lapangan berstandar nasional itu dapat digunakan untuk basket outdoor, futsal, volley, hingga arena panjat tebing.
GOR Gondrong sudah menggelar event tingkat nasional seperti kejuaraan ketapel, volley, dan panjat tebing, hingga event internasional seperti tenis meja yang diikuti atlet dari tujuh negara.
Warga berharap GOR Gondrong kembali berfungsi sebagai fasilitas olahraga dan ruang publik, bukan menjadi pasar liar yang dikuasai pihak yang tidak berwenang.
M.chairul
