BOGOR – Keberadaan dua unit papan reklame yang sebelumnya berdiri di area lahan SDN Jampang 05, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan. Pasalnya, kedua papan reklame tersebut diketahui sudah roboh atau diturunkan, tetapi pihak sekolah mengaku tidak mengetahui kapan dan siapa yang melakukan pembongkaran.
Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar bagi aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Zefferi. Terlebih, keberadaan papan reklame tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian kontrol sosial karena diduga memanfaatkan area lahan pendidikan untuk kepentingan komersial.
Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, serta pihak kepala sekolah, diperoleh informasi bahwa dua papan reklame tersebut sudah tidak berdiri lagi. Namun, pihak sekolah mengaku tidak mengetahui kapan pembongkaran dilakukan maupun siapa pihak yang melaksanakannya.
Ironisnya, ketika Zefferi menyampaikan informasi tersebut kepada Sekdis Pendidikan, respons yang diterima hanya sebatas ucapan, “Terima kasih informasinya.”
Padahal, persoalan yang dipertanyakan KPKB bukan sekadar robohnya papan reklame. Ada persoalan lebih mendasar yang membutuhkan penjelasan, yakni siapa yang membongkar, atas perintah siapa, serta apakah proses pembongkaran dilengkapi administrasi dan berita acara resmi.
“Kalau memang sudah dibongkar, siapa yang membongkar? Apakah Dinas Pendidikan, pihak sekolah, Satpol PP, atau pihak pemilik reklame? Jangan sampai papan reklame itu seperti siluman, bisa berdiri bertahun-tahun dan tiba-tiba hilang tanpa diketahui siapa yang menurunkannya,” tegas Zefferi.
KPKB juga mempertanyakan riwayat keberadaan dua papan reklame tersebut sejak 2021. Selama kurang lebih lima tahun, kepada siapa pihak pemasang melakukan koordinasi? Apakah ada izin pemanfaatan lahan pendidikan? Bagaimana dengan kewajiban pajak reklame kepada pemerintah daerah? Apakah seluruh administrasi dan kewajiban tersebut telah dipenuhi?
Zefferi menilai, apabila pembongkaran dilakukan setelah persoalan tersebut menjadi perhatian aktivis, pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada tindakan menurunkan reklame. Justru perlu dilakukan penelusuran terhadap riwayat pemasangan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin berspekulasi bahwa pembongkaran dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tetapi waktunya menimbulkan pertanyaan. Karena itu, pemerintah harus membuka fakta dan menunjukkan dokumen resminya. Jangan sampai ketika aktivis bertanya, papan reklamenya sudah tidak ada, sementara pertanggungjawabannya juga ikut menghilang,” ujarnya.
KPKB mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta Satpol PP untuk memberikan penjelasan terbuka.
KPKB meminta dilakukan pemeriksaan terhadap:
1. Dasar izin pemasangan dua unit papan reklame sejak 2021.
2. Status lahan dan izin pemanfaatan aset pendidikan.
3. Identitas pemilik atau perusahaan pemasang reklame.
4. Riwayat pembayaran pajak reklame dan kewajiban lainnya.
5. Pihak yang memerintahkan dan melaksanakan pembongkaran.
6. Berita acara serta dokumentasi sebelum dan sesudah pembongkaran.
Bagi KPKB, persoalan ini bukan selesai karena papan reklame sudah roboh. Justru publik berhak mengetahui bagaimana reklame bisa berdiri di lahan pendidikan selama bertahun-tahun dan mengapa akhirnya dibongkar tanpa diketahui pihak sekolah.
KPKB menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut agar pengelolaan aset pendidikan tidak menjadi ruang abu-abu bagi kepentingan komersial yang tidak transparan.
Jai
