DEPOK_HARIANESIA.COM— Rabu, 2 September 2026, sekitar pukul 12.54 WIB Pembangunan sistem drainase lingkungan di RT 02/RW 12, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dengan anggaran Rp133.031.000,81 dari APBD Kota Depok, menuai sorotan.
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dilaksanakan PT Maga Seribu Perkasa, dengan PT Heksaga Adhara Mandiri sebagai konsultan supervisi dan PT Maestro Ihsan Bahagia sebagai konsultan perencana. Proyek dijadwalkan berlangsung selama 45 hari kalender, mulai 11 Agustus hingga 24 September 2026.
Namun, saat dilakukan pemantauan di lokasi pada Rabu siang, pelaksana maupun konsultan supervisi yang tercantum dalam papan proyek tidak terlihat berada di lokasi.
Warga Pertanyakan Pengawasan
Dua warga yang ditemui di sekitar lokasi turut mempertanyakan keberadaan pihak pelaksana dan pengawasan proyek.
“Kami jarang melihat pelaksana atau konsultan pengawas berada di lokasi. Padahal ini proyek pemerintah dan nilainya cukup besar,” ujar salah seorang warga.
Warga lainnya mengatakan masyarakat berharap pekerjaan drainase benar-benar dikerjakan sesuai ukuran dan kualitas yang telah ditentukan.
“Kami sebagai warga tentu ingin pekerjaan ini bagus dan sesuai anggaran. Kalau ada konsultan pengawas, seharusnya pengawasan benar-benar dilakukan di lapangan,” katanya.
Keterangan kedua warga tersebut menjadi catatan penting, namun tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak pelaksana dan konsultan terkait untuk memperoleh penjelasan berimbang.
Volume Pekerjaan Hanya “1 Paket”
Sorotan lain terdapat pada papan proyek yang hanya mencantumkan volume “1 (satu) paket”. Tidak terlihat rincian panjang drainase, dimensi saluran, jumlah material, maupun spesifikasi teknis pekerjaan.
Dengan anggaran mencapai Rp133 juta, publik patut mendapatkan informasi yang lebih transparan agar dapat mengawasi kesesuaian antara anggaran, volume dan hasil pekerjaan.
Pertanyaannya, bagaimana pengawasan terhadap volume dan kualitas pekerjaan dilakukan jika pelaksana maupun konsultan supervisi tidak terlihat saat pemantauan?
Dinas PUPR Kota Depok perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan proyek tersebut, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai kontrak.
Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada papan proyek dan dokumen administrasi. Pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, teknis, dan terbuka kepada masyarakat.
Fakih
