Google, Meta, dan TikTok Dipanggil Baleg Ketut Kariyasa Adnyana: Jangan Biarkan Kreator Jadi Penonton
JAKARTA_HARIANESIA.COM_ Di tengah banjir konten yang viral di platform digital, Badan Legislasi DPR RI memanggil para penguasa algoritma. Google Indonesia, Meta Indonesia, dan TikTok Indonesia duduk satu meja dengan Ketua Dewan Pers dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) musik, Rabu (11/11/2026), di Senayan. Agendanya: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta.
Persoalannya klasik tapi makin pelik: karya anak bangsa mendulang trafik dan cuan besar di platform, tapi pembagian ekonomi untuk penciptanya tak adil.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Kariyasa Adnyana, menyebut RDPU ini penanda bahwa negara tak bisa lagi abai.
“Bagi kami, pembahasan RUU Hak Cipta bukan sekadar menyusun regulasi, tetapi memastikan negara hadir memberikan perlindungan nyata bagi para pencipta, seniman, musisi, jurnalis, serta seluruh pelaku industri kreatif,” kata Ketut.
Menurut legislator asal Bali itu, hukum hak cipta lama sudah tidak relevan menghadapi model bisnis platform.
“Perlindungan hak cipta harus mampu menjawab tantangan zaman. Karya intelektual harus dihargai, hak moral pencipta harus dilindungi, dan hak ekonomi atas setiap karya harus dipastikan dapat dinikmati secara adil,” ujarnya.
Ketut menyoroti fenomena kreator lokal yang lagunya dipakai jutaan kali di Reels dan TikTok, atau karya jurnalistiknya dikomodifikasi oleh mesin pencari, namun royalti yang kembali minim.
“Kami berharap RUU Hak Cipta ini nantinya menjadi landasan hukum yang kuat, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh ekosistem kreatif Indonesia. Menghargai karya berarti menghormati penciptanya. Melindungi hak cipta berarti menjaga masa depan kreativitas Indonesia,” katanya.
Di Baleg, tarik-menarik kepentingan mengemuka. Dewan Pers mendorong perlindungan karya jurnalistik dari penyalahgunaan AI dan agregator. LMK menagih transparansi royalti musik. Sementara Google, Meta, dan TikTok diminta menjelaskan mekanisme lisensi dan tanggung jawab platform.
Baleg berjanji semua masukan itu akan menjadi bahan bedah pasal demi pasal, agar RUU tidak hanya kuat di atas kertas, tapi implementatif dan tidak membiarkan kreator Indonesia hanya jadi penonton di negeri sendiri.
(DW)
