HARIANESIA.COM_ MENAKAR ULANG “RADAR” PENGAWASAN BBM PEMBKAB MIMIKA: SIDAK ATAU SEKEDAR RITUAL?
Oleh: Louis Fernando Afeanpah (Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024-2026)
Pemerintah Kabupaten Mimika baru saja melempar pernyataan ke ruang publik: praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM kini “masuk radar” pengawasan. Kalimat ini terdengar menenangkan bagi telinga awam. Namun, bagi mereka yang terbiasa menggunakan kacamata dialektika teknokratis untuk membaca realitas sosial, narasi ini justru menyisakan tanda tanya besar sekaligus kejanggalan sistemik yang akut.
Ketika kita membedah kebijakan distribusi BBM bersubsidi, kita tidak sedang berurusan dengan masalah kriminalitas jalanan yang bisa selesai hanya dengan razia sporadis. Kita sedang berhadapan dengan disfungsi struktur distribusi energi yang telah mengeras menjadi praktik “bisnis terstruktur”. Pernyataan Pemkab mengenai “pengetatan pengawasan” harus kita uji kredibilitasnya. Apakah ini merupakan langkah nyata menuju pembenahan, atau sekadar retorika administratif untuk meredam kegelisahan publik di tengah melambungnya harga Pertalite eceran?
Anomali Kebijakan: Jebakan Roda Empat
Kelemahan paling mencolok dari narasi pemerintah terletak pada titik fokusnya. Pemberlakuan barcode yang digadang-gadang sebagai instrumen pengawasan mutakhir nyatanya hanya menyasar kendaraan roda empat ke atas. Di titik inilah terjadi anomali yang fatal.
Jika kita melihat realitas di SPBU, fenomena antrean panjang dan “permainan” kuota sering kali tidak hanya melibatkan kendaraan roda empat besar, tetapi juga kendaraan roda dua yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung volume BBM berlebih. Dengan membatasi sistem barcode hanya pada roda empat, pemerintah secara tidak sadar sedang meninggalkan “pintu belakang” yang lebar bagi para penimbun kelas teri dan mafia pengecer untuk tetap beroperasi menggunakan armada roda dua.
Kebijakan yang tidak komprehensif ini menciptakan ketimpangan. Ketika roda empat dipaksa masuk ke dalam sistem verifikasi digital, namun roda dua dibiarkan dalam “zona abu-abu” administrasi, maka mafia hanya akan beradaptasi. Mereka akan memindahkan operasionalnya ke celah yang tidak diawasi tersebut. Akibatnya, antrean akan tetap panjang, kelangkaan akan tetap terjadi, dan harga eceran akan tetap melambung tinggi. Ini adalah kegagalan desain kebijakan sejak dari hulu.
Retorika “Masuk Radar”: Membeli Waktu atau Membenahi Sistem?
Penggunaan istilah “masuk radar” dalam rilis berita resmi pemerintah adalah sebuah bentuk pengaburan tanggung jawab. Dalam diskursus teknokratis, “radar” tidak memiliki nilai operasional. Ia hanyalah sebuah kata benda yang abstrak. Ia tidak menjelaskan metodologi, tidak memaparkan parameter keberhasilan, dan tidak menawarkan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.
Mengapa narasi ini berbahaya? Karena ia menciptakan ilusi bahwa pemerintah sedang bekerja keras, padahal yang sedang dilakukan hanyalah memindahkan beban masalah dari satu titik ke titik lain. Sidak atau razia fisik di lapangan yang menjadi instrumen utama dari “radar” tersebut adalah tindakan reaktif. Razia hanya menangkap gejala, bukan penyakit. Ketika petugas pergi, para pemain BBM akan kembali ke pola lama.
Pemerintah Mimika harus sadar bahwa masyarakat Mimika bukan lagi audiens yang mudah dipuaskan dengan retorika sidak. Sidak tanpa perubahan sistemik adalah bentuk pemborosan sumber daya negara yang sia-sia. Jika pemerintah benar-benar ingin disebut bekerja, maka fokus mereka bukan lagi pada “mengawasi dengan mata”, melainkan pada “mengawasi dengan sistem”.
Menuntut Transparansi Data sebagai Solusi Utama
Jika kita ingin keluar dari labirin masalah ini, kita harus menawarkan sebuah sintesis yang progresif. Kita harus menuntut perubahan paradigma dari pemerintah sebagai pengawas menjadi pemerintah sebagai penyaji data.
Sintesis kebijakannya adalah Digitalisasi Audit dan Transparansi Realisasi Kuota. Berikut adalah poin-poin yang harus menjadi tuntutan utama kita:
1. Publikasi Data Kuota per SPBU secara Real-Time.
Pemerintah harus berani membuka akses publik mengenai data alokasi harian BBM ke setiap SPBU di Mimika. Jika data ini transparan, maka setiap warga Mimika dapat menjadi pengawas. Kita tidak lagi membutuhkan “radar” pemerintah, karena radar sesungguhnya adalah mata rakyat yang memantau ke mana BBM subsidi itu disalurkan. Ketidakmampuan pemerintah membuka data ini adalah indikator terkuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
2. Integrasi Verifikasi di Seluruh Lini Kendaraan.
Sistem barcode tidak boleh berhenti pada roda empat. Harus ada digitalisasi sistem yang mencakup seluruh kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi. Jika alasan teknis menjadi kendala, maka pemerintah harus mengakui bahwa mereka belum siap melakukan reformasi distribusi. Kita tidak bisa mengharapkan keadilan distribusi jika sistem pengawasannya sendiri masih tebang pilih.
3. Audit Sistemik, Bukan Razia Fisik.
Pemerintah perlu melakukan audit forensik terhadap pola konsumsi BBM di SPBU. Jika sebuah SPBU secara konsisten kehabisan stok jauh sebelum jam operasional berakhir, padahal data menunjukkan suplai normal, maka di situlah letak kebocorannya. Audit harus dilakukan pada alur penyaluran, bukan pada pengecer eceran di pinggir jalan. Fokus pada pengecer botolan adalah bentuk penindasan terhadap rakyat kecil, sementara mafia besar di balik layar tetap aman.
Menggugat Integritas Kebijakan
Mari kita letakkan kembali posisi kita. Kita tidak menyerang personal pejabat. Kita sedang menyerang logika kebijakan yang cacat.
Ketika pemerintah mengklaim sedang “memperketat pengawasan”, namun pada saat yang sama harga eceran tetap fantastis, maka secara empiris kebijakan tersebut gagal. Jika pemerintah bersikeras bahwa kebijakan mereka sudah benar, maka kita berhak mempertanyakan: “Siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh sistem yang ada saat ini?”
Antrean panjang adalah cermin dari distribusi yang sakit. Kelangkaan di SPBU adalah bukti bahwa ada “tangan-tangan tak terlihat” yang menyedot hak rakyat. Menjadikan pengawasan sebagai narasi utama tanpa menyentuh transparansi data adalah bentuk kamuflase yang sangat berbahaya. Ini adalah cara birokrasi melindungi dirinya sendiri dari kritik, seolah-olah mereka telah melakukan segalanya, padahal mereka hanya sedang melakukan formalitas.
Kita harus mendesak agar narasi “radar pengawasan” ini tidak dijadikan tempat berlindung. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil harus menuntut lebih. Kita tidak butuh janji sidak. Kita butuh transparansi data penyaluran. Kita butuh sistem yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapa pun, baik itu dengan barcode ganda maupun tangki modifikasi.
Penutup: Mengambil Posisi Intelektual
Sintesis akhir dari dialektika ini adalah tegas: Selesaikan mafia, maka kemacetan akan terurai dengan sendirinya.
Jangan biarkan pemerintah memosisikan kita pada pilihan antara antrean panjang atau penertiban yang reaktif. Itu adalah pilihan palsu. Pilihan yang benar adalah Sistem yang Sehat. Sistem yang sehat hanya bisa lahir dari keterbukaan data dan keberanian untuk memutus akses para penimbun di sumbernya (SPBU), bukan dengan mengejar botol-botol eceran di pinggir jalan.
Jika pemerintah Mimika tidak berani melakukan ini, maka narasi “pengetatan pengawasan” mereka hanyalah sebuah drama. Kita harus terus menekan dengan narasi yang sama: Buka data kuota SPBU sekarang juga. Tanpa itu, setiap langkah mereka hanya akan kembali ke titik nol, dan rakyat akan tetap menjadi korban dari ketidakefisienan manajemen energi di daerah kita sendiri.
Ini adalah momen bagi intelektual dan aktivis di Mimika untuk tidak berhenti pada tuntutan “sidak”. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi: menuntut akuntabilitas teknokratis. Karena hanya dengan sistem yang transparan, integritas pemerintah bisa dibuktikan, dan keadilan distribusi energi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang bermain di balik layar.
Dwi
