Kabupaten Lebak_HARIANESIA.COM_ Aktivis KPKB kembali menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta jalannya pembangunan di daerah. Menurut Dede Mulyana Aktivis KPKB, pengurangan dan pembatasan anggaran di sejumlah sektor saat ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, khususnya para pelaku usaha lokal, pekerja harian, hingga sektor jasa yang bergantung terhadap perputaran anggaran pemerintah.
Dede menilai, ketika anggaran Daerah mengalami efisiensi secara besar-besaran tanpa perencanaan yang matang, maka efek domino terhadap ekonomi rakyat akan sangat terasa. Perputaran uang di tengah masyarakat menjadi melemah, daya beli menurun, dan aktivitas usaha masyarakat ikut terdampak.
“Pemerintah memang memiliki hak melakukan efisiensi anggaran, namun harus dihitung secara matang agar tidak mematikan perputaran ekonomi rakyat. Banyak masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari proyek pembangunan, kegiatan pemerintahan, hingga sektor jasa lainnya,” ujar Dede Aktivis KPKB kepada awak media.
Selain berdampak terhadap ekonomi masyarakat, KPKB juga menilai kebijakan efisiensi anggaran dapat memperlambat jalannya pembangunan Daerah. Sejumlah program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dikhawatirkan tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, pembangunan Daerah tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat,lingkungan Hidup dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jika pembangunan melambat, maka dampaknya akan semakin luas terhadap kondisi sosial masyarakat.
Aktivis KPKB meminta Pemerintah agar lebih bijak dalam menentukan prioritas efisiensi anggaran. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat diminta tetap menjadi perhatian utama dan jangan sampai dikorbankan.
“Kami berharap pemerintah tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Efisiensi jangan sampai membuat ekonomi masyarakat semakin sulit dan pembangunan Daerah menjadi terhambat,” tegasnya.
KPKB juga mendorong adanya keterbukaan kepada publik terkait penggunaan dan pengalokasian anggaran Daerah agar masyarakat dapat arah kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Penulis : Jendol
