Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Tahun 2025 berlangsung optimal, objektif, dan akuntabel.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Mengawal Pelaksanaan Pengukuran IDI Provinsi 2025 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini diikuti Tim IDI Pusat, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, mengatakan IDI merupakan indikator strategis pembangunan politik yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
“IDI tidak hanya menjadi indikator pembangunan politik dalam RPJPN dan RPJMN, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama gubernur. Karena itu, pengukuran IDI 2025 harus dilaksanakan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab”,ujar Haryadi.
Ia menjelaskan, pengukuran IDI tahun ini dilaksanakan di 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru yang untuk pertama kalinya masuk dalam cakupan pengukuran. Saat ini, tahapan pengukuran telah memasuki proses verifikasi data dan dokumen di tingkat provinsi, dengan 20 provinsi telah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan.
Haryadi menegaskan, komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil pengukuran IDI di tengah berbagai dinamika yang memengaruhi demokrasi nasional.
“Sinergi antara Kelompok Kerja IDI Pusat dan Provinsi, serta komitmen unsur sumber data, menjadi faktor utama agar capaian IDI 2025 sesuai target dan mencerminkan kondisi demokrasi yang sebenarnya”, katanya.
Tahapan pengukuran IDI selanjutnya akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di tingkat provinsi pada 2–14 Februari 2026, dengan target penyelesaian pengukuran secara nasional pada Maret 2026.
Kemenko Polkam berharap hasil pengukuran IDI 2025 dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat guna memperkuat demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.
