SURABAYA_HARIANESIA.COM_ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Bappenas, akademisi, Diskominfo, pemerintah daerah, dan insan pers se-Jawa Timur menggelar forum strategis di Surabaya, Rabu (20/5/2026). Forum ini bertujuan membangun sinergi kebijakan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industrinya untuk menjaga kondusivitas politik nasional.
Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Dr. Eko Dono Indarto, mengatakan lanskap komunikasi global berubah fundamental akibat disrupsi teknologi digital. Menurutnya, penguasaan teknologi, data, dan algoritma kini mendominasi pembentukan opini publik. Pendekatan lama yang kaku dinilai tidak lagi relevan.
“Kita membutuhkan cara pandang baru yang lebih kolaboratif, holistik, dan integral melalui konsep pentahelix. Pemerintah, pers, industri media, akademisi, dan masyarakat harus duduk bersama sebagai mitra strategis yang setara,” ujar Eko Dono.
Eko memaparkan tantangan kemerdekaan pers saat ini cukup berat. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia tahun 2025 berada di angka 69,44 atau kategori “Cukup Bebas”. Angka ini turun signifikan dibanding capaian tahun 2022 yang sempat mencapai 77,88. Selain itu, pergeseran belanja iklan ke platform digital global memicu kerentanan ekonomi media. Dampaknya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan jurnalis.
Kondisi diperparah dengan meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 89 kasus kekerasan sepanjang 2025, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi digital, doxing, hingga kriminalisasi.
Di tingkat regional, Jawa Timur menghadapi tantangan serupa. IKP Jawa Timur tahun 2025 merosot ke skor 67,87. Provinsi ini berada di peringkat ke-30 dari 38 provinsi, turun tajam dari posisi ke-14 pada dua tahun sebelumnya. AJI Indonesia juga mencatat Jatim sebagai salah satu wilayah dengan kasus kekerasan jurnalis tertinggi, yakni 98 kasus sepanjang periode 2006–2024.
Sementara itu, tantangan etika dan kualitas informasi juga meningkat. Dewan Pers menerima lebih dari 1.100 pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya akibat maraknya hoaks, disinformasi, dan konten sensasional.
Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menilai penguatan literasi digital dan tata kelola media menjadi kebutuhan mendesak di tengah transformasi digital yang cepat.
“Kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kualitas ruang informasi publik,” ujar Henri.
Perencana Ahli Madya Bappenas pada Direktorat IKPD, Yunes Herawati, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengatur sasaran terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers, dan media massa yang berintegritas.
Rakor ini juga menghadirkan pembicara lain seperti Imam Hidayat, Yunes Herawati dari Bappenas, serta Ketua Tim Kemitraan dan Komunikasi Diskominfo Jatim, Eko Setiawan. Kegiatan ini diikuti pimpinan organisasi profesi kewartawanan (PWI, AJI, IJTI, AMSI), akademisi, aparat penegak hukum, dan komunitas media.
Heri
