Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
HukumInvestigasi

Pembangunan di Hulu Sungai Cilaya Gunung Pancar Dikhawatirkan Rusak Ekosistem

306
×

Pembangunan di Hulu Sungai Cilaya Gunung Pancar Dikhawatirkan Rusak Ekosistem

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

BOGOR – Pembangunan turap di Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Sungai Cilaya, tepatnya di Bukit Pasir Jengkol, Gunung Pancar, menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Warga Desa Karang Tengah yang tinggal di sekitar lokasi khawatir proyek tersebut akan berdampak negatif pada lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Viralnya gambar pembangunan di area tersebut menyoroti adanya penyempitan ruas sungai yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan resapan air. Perubahan ini dikhawatirkan dapat memicu bencana ekologis di kemudian hari.

Banner Iklan Harianesia 300x600

Menyikapi hal itu, Kepala Desa Karang Tengah, Suhandi Widyapranata, turun langsung menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat ini izin pembangunan masih dalam proses pengurusan. “Ijinnya masih diurus katanya,” ujar Suhandi melalui pesan singkat, Rabu (19/3/2025) sore.

Baca Juga :  Proyek Drainase di Desa Candali Diduga Tak Transparan, Warga Pertanyakan Anggaran

Sementara itu, Kasi Satpol PP Kecamatan Babakan Madang, Aus Firdaus, serta anggotanya yang bertugas di Desa Karang Tengah, Aris, belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Namun, PPNS Satpol PP Kabupaten Bogor, Erwin, berjanji akan menindaklanjuti laporan yang masuk.

Camat Babakan Madang, melalui Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Budi, mengaku belum mengetahui adanya pembangunan di aliran DAS Hulu Cilaya. “Kin di taros ka desa hela. Saya sedang fokus kegiatan bazaar,” ujarnya singkat melalui pesan pada Senin (17/3).

Baca Juga :  Proyek Turap di Cilangkap Depok di Duga Melanggar Aturan Transparansi, Tanpa Papan Informasi

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) terus melakukan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai di Kabupaten Bogor. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, dalam rilisnya pada Selasa (18/3), menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pengendalian tata air di wilayah hulu DAS.

Baca Juga :  TIM Hukum Pramono - Doel : Pernyataan Saudara (Budi Arie) Jelas Merupakan Kekeliruan, Berita Bohong, Dan Informasi Yang Sangat Menyesatkan

(*)

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600