Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
TNI-POLRI

Wamenko Polkam: Politik Merupakan Ibadah Pengabdian, Bukan Sarana Mencari Kekayaan

×

Wamenko Polkam: Politik Merupakan Ibadah Pengabdian, Bukan Sarana Mencari Kekayaan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Jakarta_HARIANESIA.COM– Politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Banner Iklan Harianesia 300x600

Dalam paparannya, Wamenko Lodewijk menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik internasional saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, dinamika global tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

Baca Juga :  Mabes Polri Gelar Korps Raport Kenaikan Pangkat Pati Polri, 13 Perwira Tinggi Naik Pangkat

“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Di hadapan para peserta kongres, Wamenko Lodewijk mengajak umat Islam untuk menguatkan dan mengaktualisasikan semangat profetik Islam dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam dinamika politik nasional, antara lain praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang masih cenderung bersifat prosedural.

Baca Juga :  Disiplin Tak Bisa Ditawar, Polres Karanganyar Gelar Upacara PTDH

Menurutnya, ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penunjuk arah sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk terus memperkuat persatuan serta berjuang melalui cara-cara yang benar guna mewujudkan politik yang membawa keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara.
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegas Wamenko Polkam.

Kongres tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI Provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Turut mendampingi Wamenko Polkam, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

Baca Juga :  Tak Hanya Hafal 30 Juz, Polwan Ini Dalami Cabang Ilmu Al-Qur’an Lebih Lanjut

Heri

Banner Iklan 1
Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:
Banner Iklan Harianesia 120x600