LEBAK – Ketua Umum Aktivis Anti Korupsi Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Raden Dede Mulyana, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak segera mengambil langkah konkret untuk mengisi sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih mengalami kekosongan.
Menurut Dede Mulyana, kekosongan jabatan kepala OPD yang terlalu lama dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) perlu segera dievaluasi. Pasalnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian KPKB adalah jabatan pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo serta sejumlah OPD lainnya yang masih belum memiliki kepala definitif.
“Kami meminta Pemkab Lebak agar segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai kekosongan jabatan kepala OPD berlangsung terlalu lama dan berdampak terhadap pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal, cepat, dan profesional,” ujar Dede Mulyana.
Ia menegaskan, penunjukan kepala OPD definitif diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab kepemimpinan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan program kerja pemerintah daerah berjalan secara optimal.
KPKB juga berharap proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan kompetensi, integritas, dan profesionalisme.
“Jabatan kepala OPD bukan sekadar posisi struktural, tetapi memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, kami berharap Pemkab Lebak tidak menunda-nunda langkah penyelesaian kekosongan jabatan tersebut,” tegasnya.
Dede menambahkan, KPKB akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mendorong terwujudnya pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan pelayanan dan bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Dede
