Cipatat, 14 November 2026 — Setelah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun, kesepakatan tukar garap lahan antara Pemerintah Desa Cipatat dan sembilan pemilik tanah akhirnya memasuki tahap penyelesaian. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengukuran lahan lapangan sepak bola desa yang berlokasi di kampung nyomplong desa Cipatat kecamatan Cipatat kabupaten bandung barat rencananya akan dikembalikan kepada sembilan pemilik sesuai bukti kepemilikan masing-masing.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala desa Cipatat H. Darya Sugangga, S.P., yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan lama yang telah berlangsung sejak 1986.
Menurut penjelasannya, lahan yang selama ini digunakan sebagai lapangan sepak bola desa merupakan tanah milik sembilan warga. Beberapa di antaranya diketahui bernama Pak Karim, Pak Salamun, Pak Obar, Pak Ios, dan Pak Uman. Masing-masing pemilik disebut memiliki dokumen atau akta sebagai bukti kepemilikan tanah.
Berawal dari Kesepakatan Tukar Garap Tahun 1986
H. Darya Sugangga menjelaskan, persoalan ini bermula pada 1986 ketika Pemerintah Desa mengajukan permohonan lahan garapan berupa sawah seluas kurang lebih 1,5 hektare kepada perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), PT Sribudhasakti.
Pada periode 1984–1986, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga, khususnya lapangan sepak bola, juga semakin mendesak. Saat itu, keterbatasan akses dan transportasi membuat masyarakat membutuhkan fasilitas olahraga yang dapat dijangkau dengan mudah.
Akhirnya, Pemerintah Desa memfasilitasi kesepakatan dengan sembilan pemilik tanah. Lahan milik warga digunakan sebagai lapangan sepak bola desa, sementara sebagai kompensasi atas penggunaan tanah tersebut, sembilan pemilik diberikan hak menggarap sawah seluas 1,5 hektare yang berasal dari lahan HGU perusahaan.
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan para pemilik tanah dan ahli waris mulai berubah. Mereka menginginkan tanah miliknya dikembalikan, terutama untuk kepentingan keluarga, pembagian warisan, maupun rencana pemanfaatan dan penjualan aset.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan sejumlah pembahasan dan rapat hingga akhirnya dilaksanakan Musyawarah Desa pada 2026.
Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa lahan lapangan sepak bola akan dikembalikan kepada sembilan pemilik sesuai bukti kepemilikan masing-masing. Sebagai konsekuensinya, hak garap sawah seluas 1,5 hektare yang selama ini diberikan kepada para pemilik tanah juga dikembalikan kepada Pemerintah Desa.
Saat ini, proses pengukuran lahan dilakukan bersama warga secara swadaya atau melalui iuran bersama.
Pengukuran tersebut dinilai penting karena batas fisik antarbidang tanah sudah tidak terlihat dengan jelas setelah puluhan tahun digunakan sebagai lapangan sepak bola.
Nantinya, pembagian luas tanah akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan dokumen kepemilikan atau akta masing-masing pemilik.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan batas dan luas bidang tanah sekaligus menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari.
Meski lahan lapangan lama akan dikembalikan kepada pemiliknya, Pemerintah Desa disebut tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga.
Untuk sementara, aktivitas olahraga masyarakat dapat memanfaatkan lapangan yang berada di wilayah Pengapuran.
Selain itu, Pemerintah Desa tengah menjajaki kerja sama lanjutan dengan PT Sribudhasakti guna memperoleh lahan pengganti untuk pembangunan lapangan sepak bola desa yang baru.
Rencana tersebut berkaitan dengan pengembalian hak garap sawah seluas 1,5 hektare kepada pihak perusahaan, sekaligus mengajukan permohonan lahan pengganti untuk kepentingan fasilitas umum masyarakat.
H. Darya Sugangga menyampaikan bahwa secara lisan pihak direktur PT Sribudhasakti telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. Namun, Pemerintah Desa masih menunggu persetujuan tertulis dan tanda tangan resmi dari pihak direksi.
Hal itu dilakukan agar seluruh tahapan memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama 40 tahun ini diharapkan menjadi contoh pentingnya musyawarah, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Pemerintah Desa juga diharapkan dapat memastikan bahwa pengembalian tanah kepada pemilik berjalan sesuai dokumen yang sah, sekaligus tetap menjamin tersedianya fasilitas olahraga bagi masyarakat.
Lepi
