JAKARTA, Tinggal 31 hari lagi. Hitung mundur menuju 15 Desember 2026 sudah dimulai.
Tanggal itu bukan tanggal biasa. Tanggal itu adalah tanggal janji yang ditandatangani pimpinan DPR RI di hadapan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026 lalu.
Janji itu sederhana, tapi taruhannya besar: RUU Perampasan Aset harus disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Kalau tidak, pimpinan DPR bersedia mengundurkan diri.
Dan AMPB tidak akan diam. AMPB sudah mengumumkan akan datang lagi ke Jakarta pada 15 Desember 2026 untuk menagih janji itu.
ASAL-USUL JANJI 15 DESEMBER – 27 AGUSTUS 2026 DI SENAYAN
Semuanya bermula pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) datang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Mereka datang bukan untuk rusuh. Mereka datang membawa 2 tuntutan utama:
1. Segera sahkan RUU Perampasan Aset
2 . Terapkan hukuman mati bagi koruptor
Koordinator AMPB, Supriyono alias Mas Botok, bersama Teguh Istiyanto dan perwakilan warga lainnya, diterima langsung oleh pimpinan DPR RI di Gedung Abdul Muis, Senayan.
Yang menemui mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.
Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR menyampaikan komitmen yang kemudian dituangkan dalam surat komitmen tertulis.
Surat tersebut ditandatangani oleh 4 unsur pimpinan DPR: Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Isi suratnya, seperti yang dibacakan Mas Botok di hadapan massa aksi: Rapat Paripurna tadi sudah menyampaikan, menyepakati dan disetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026.
“Kami Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan Undang-Undang ini tepat waktu dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai ya kami mengundurkan diri itu nggak ada masalah,” ujar Dasco.
Pernyataan Dasco itu disambut sorak-sorai massa. Setelah mendengar hasil audiensi, massa AMPB secara bertahap membubarkan diri dengan damai.
ULTIMATUM AMPB: 15 DESEMBER KAMI DATANG LAGI, BIKIN POSKO 1 MINGGU SEBELUMNYA!
AMPB tidak mau janji itu hanya jadi kertas.
Di hadapan pimpinan DPR, Teguh Istiyanto menyampaikan ultimatum yang terekam jelas dalam video audiensi:
Tanggal 15 Desember, lewat forum ini saya beritahukan, 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini,” ujar Teguh.
Artinya, AMPB akan
Bikin posko di depan DPR mulai sekitar 8 Desember 2026 – 1 minggu sebelum tenggat
Gelar aksi besar pada 15 Desember 2026 – untuk melihat apakah RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan di Paripurna, atau tidak.
Kita akan kawal hingga tanggal 15 Desember 2026, hingga benar-benar disahkan,” tulis Botok dalam unggahan Facebook-nya, 27 Agustus 2026
Selain mendesak percepatan RUU Perampasan Aset, AMPB juga mendorong agar hukuman mati bagi koruptor diberlakukan di Indonesia.
Teguh juga menegaskan, perjuangan untuk menghadirkan UU Perampasan Aset telah berlangsung belasan tahun.
Sudah belasan tahun rakyat Indonesia menginginkan UU Perampasan Aset tetapi tidak berhasil. Begitu AMPB datang ke Jakarta, inilah hasilnya. Kami persembahkan untuk warga Indonesia, ujar Teguh
AMPB menegaskan, gerakan mereka bukan untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus mereka adalah pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset,
AMPB juga membantah tudingan ditunggangi elite politik tertentu
M.CHAIRUL
