BELITUNG_HARIANESIA.COM— Dugaan penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan Air Mungkui, Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Founder ZAF Law Firm & Partners, Advokat Zainal Effendi, S.H.,M.H., menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif agar tidak menyisakan persoalan hukum maupun ketidak pastian terkait status dan pemanfaatan lahan.
Menurut Zainal, apabila benar terdapat penguasaan lahan hingga ratusan hektare di dalam wilayah IUP, aparat penegak hukum perlu menelusuri dasar hukum penguasaan, legalitas dokumen, riwayat perizinan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan.
“Jangan hanya melihat siapa yang menguasai lahan saat ini, juga harus ditelusuri bagaimana proses penguasaannya, siapa yang menerbitkan atau memproses dokumennya serta apakah seluruh prosedur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Zainal.
Ia menekankan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana dimana setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Zainal juga mendorong pengawasan oleh JAMWAS Kejaksaan Agung RI apabila terdapat penanganan perkara dalam lingkup kewenangan kejaksaan yang perlu dievaluasi, baginya, profesionalitas aparat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Dikatanya penanganan perkara harus transparan, objektif serta terbebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh ada penegakan hukum yang tebang pilih’!” Jika ada indikasi keterlibatan pihak lain, semuanya harus ditelusuri secara proporsional dimana hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal maupun jabatan,” tegasnya.
*KONTROL SOSIAL DAN KEPASTIAN HUKUM*
Sebagai mana diberitakan sebelumnya Dewan Pengawas Watch Relation of Corruption (WRC) PAN-RI” Habib Mochdar Assegaf, juga pernah menyoroti perkara ini dan juga akan melaporkan perkara ini kepada JAMWAS Kejaksaan Agung dan DPR RI..
Lebih lanjut Pakar Hukum Ahli Pidana & Perdata” Advokat Zainal Effendi. SH.,MH, memandang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dimana Ia berharap laporan maupun informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan bagi instansi berwenang untuk melakukan telaah dan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum.
Zainal menegaskan, kepastian hukum atas kawasan pertambangan dan aset negara harus dijaga, jangan sampai persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola sumber daya alam.
Pada akhirnya, yang harus dikedepankan adalah kebenaran berdasarkan fakta, transparansi proses dan pertanggung jawaban hukum dimana semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” tutup Zainal Effendi.
Sumber: Adv. Zainal Efendi . SH.,MH
