Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Rupiah Anjlok, Prabowo Didesak: Copot Purbaya, Kembalikan Sri Mulyani!

×

Rupiah Anjlok, Prabowo Didesak: Copot Purbaya, Kembalikan Sri Mulyani!

Sebarkan artikel ini
Senator Paul Fincent Mayor mendesak reshuffle Menkeu. Nama Sri Mulyani dimunculkan. Ia juga desak Papua Barat Daya benahi pendidikan, kesehatan, ekonomi agar warga tak ke Jakarta cari sertifikat
Banner Iklan Harianesia 468x60

JAKARTA_HARIANESIA.COM_ Guncangan ekonomi global bikin panas Senayan. Senator Paul Fincent Mayor terang-terangan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kabinet ekonomi. Sasaran tembak: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Dengan kondisi kita begini, maka saya minta Pak Prabowo segera ganti Purbaya. Kita butuh menteri yang bisa ngomong sama pasar China, pasar Rusia, pasar Amerika,” tegas Paul Fincent, Sabtu 6/6/2026.

Banner Iklan Harianesia 300x600

Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini “tidak baik-baik saja”. Kebijakan fiskal harus lebih responsif kalau mau selamat sampai 2032.

Baca Juga :  Dr. Togar Situmorang Desak Pansus TRAP DPRD Bali Tuntaskan Dugaan Pelanggaran KEK Kura-Kura Bali

Nama Sri Mulyani Indrawati langsung ia lempar sebagai opsi pengganti. Alasannya simpel: pengalaman Sri Mulyani di Bank Dunia dan IMF bikin jejaringnya kuat di meja perundingan ekonomi global.

*Papua Barat Daya Jangan Ditinggal*
Selain gebuk kabinet, Paul Fincent juga angkat suara buat Papua Barat Daya. Provinsi baru ini ia minta jadi perhatian serius.

Ia mendesak Pemprov Papua Barat Daya fokus ke 3 program utama: pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi khusus. Tiga pilar itu harus jadi fondasi biar provinsi baru nggak jalan di tempat.

Baca Juga :  Kapolda Metro Diminta Hentikan Proses Hukum 2 Media Online Terkait Pemberitaan

“Kenapa banyak begal? Karena pendidikan. Kalau pendidikan kuat, mereka bisa dapat fasilitas dan kerja,” sentil Paul Fincent.

Ia menambahkan, pembangunan ekonomi khusus harus diprioritaskan. Tujuannya biar warga Papua Barat Daya dapat sertifikasi tanpa harus jauh-jauh datang ke Jakarta. Mandiri, nggak tergantung pusat lagi. Pungkasnya.

Hingga berita ini naik cetak, Istana, Kementerian Keuangan, dan Pemprov Papua Barat Daya belum buka suara soal desakan senator tersebut.

Baca Juga :  Perusahaan Prioritaskan Pengusaha Lokal Kelola Limbah, Aksi LSM Dinilai Ganggu Iklim Investasi di KIIC

Dwi

Banner Iklan 1
Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:
Banner Iklan Harianesia 120x600