Guru Besar Otonomi Daerah Hanif Nurcholis bedah fenomena kegagalan pembangunan di Papua dari warung tepi jalan di Sorong
Sorong, Papua Barat Daya-Sebuah frasa sederhana yang terdengar di warung makan tepi jalan di Sorong menjadi pintu masuk untuk membedah persoalan Papua yang kompleks. Frasa itu: Pusat Tipu Papua, Papua Tipu Papua, Dong Baku Tipu Rame-Rame.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Otonomi Daerah, Hanif Nurcholis, dalam catatan reflektifnya setelah melakukan perjalanan ke Sorong. Dari obrolan bebas warga yang awalnya membahas sepak bola, beralih ke dana otonomi khusus (otsus), hingga kebiasaan pejabat, ia menangkap potret jujur kegelisahan publik.
Menurut Hanif, kisruh Papua yang makin kusut bersumber dari tiga level tipu-menipu yang saling terkait.
“Level 1: Pusat Tipu Papua”
Pada level ini, Jakarta datang dengan janji manis dan retorika berlapis. Pidato tentang Papua sebagai prioritas nasional, masa depan Indonesia, lumbung padi nasional, hingga janji tak akan ada kelaparan selama 100 tahun dan semua kota terhubung jalan mulus, kerap digaungkan dengan rombongan menteri dan sorotan kamera.
Namun, realitas di lapangan berbanding terbalik. Hanif mencatat, pusat menarik Rp79 triliun dari Papua, namun hanya mengembalikan sekitar Rp14 triliun. Dampaknya, jalan tetap berlubang, guru tetap kurang, gedung SD tak layak, warga masih minum air sungai, puskesmas tak berfungsi optimal, angka kemiskinan masih 80 persen versi Bank Dunia, angka kematian ibu melahirkan dan stunting masih tinggi.
“Janji-janji tersebut kemudian berubah menjadi arsip PDF yang siap diperiksa BPK dengan hasil WTP. Kalau rakyat bertanya, jawabannya klasik: Tenang, program sedang dibahas di rapat lanjutan. Rapat yang lanjutan dari lanjutan, sampai semua lupa apa yang dibahas,” tulis Hanif.
“Level 2: Papua Tipu Papua”
Level kedua, menurutnya, datang dari elit lokal Papua sendiri. Gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa yang merupakan Orang Asli Papua (OAP), dinilai tak kalah kreatif.
Dana otsus yang turun, sebagian menjadi proposal, sebagian menjadi kuitansi bodong, sisanya menguap seperti kabut pagi di Pegunungan Jayawijaya. Rakyat tetap miskin, sementara pejabat makin kaya raya, miras impor jutaan rupiah per botol, dan judi di luar negeri.
Rakyat hanya disuguhi acara seremonial. Adat digelar, babi disembelih, noken dibagikan, namun pembangunan tak berjalan. Foto kegiatan 10 halaman sudah naik di media.
“Saat rakyat tanya, jawabannya lebih klasik: Ini demi tanah Papua. Kita jaga identitas. Identitas dijaga, dan rekening pribadi ikut terjaga. Semua demi OAP,” ujarnya.
“Level 3: Dong Baku Tipu Rame-Rame”
Level ketiga adalah yang paling ironis. Ketika masalah besar muncul seperti proyek mangkrak, korupsi meledak, atau konflik memanas, solusinya adalah membuat keramaian baru.
Seminar nasional, karnaval budaya, kunjungan pejabat pusat, rapat raksasa dengan 200 undangan dan 300 spanduk langsung digelar. Semua sibuk foto-foto dan upload Instagram, namun masalah pokok tidak pernah diselesaikan.
“Tipu pakai festival, tipu pakai MC dan penyanyi dari Jakarta, tipu pakai live music, tipu pakai upacara adat,” kritiknya.
” Akhir Drama: Rakyat Buka Mata”
Hanif menegaskan, dari tiga level drama tersebut, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang hanya menginginkan hal sederhana: jalan bagus, air bersih, sekolah yang berdiri layak, puskesmas yang buka setiap hari, dan pemimpin yang punya hati.
Solusinya, kata dia, hanya satu: berhenti baku tipu rame-rame, mulai kerja diam-diam, biar hasil yang bicara sendiri.
“OPM tidak ada yang mendukung. OPM tidak laku lagi. Rakyat Papua ingin damai dan sejahtera,” tutupnya. (DW)
Penulis: Prof. Hanif Nurcholis – Guru Besar Otonomi Daerah
Sumber: Catatan Perjalanan Sorong, Oktober 2026
