MAGELANG — Rencana konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026, menuai polemik. Sejumlah kelompok masyarakat mendesak penyelenggara dan pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan afiliasi dengan Israel yang menjadi salah satu dasar penolakan terhadap konser tersebut.
Desakan itu mengemuka dalam audiensi yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Magelang, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Gerakan Pemuda Ka’bah Aliansi Tepi Barat (GPK ATB), Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jawa Tengah–Daerah Istimewa Yogyakarta (FAUIB Jateng-DIY), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), General Manager Taman Wisata Borobudur serta perwakilan event organizer (EO).
Ketua GPK ATB, Yanto Petox’s, mempertanyakan kepastian penyelenggaraan konser menyusul informasi mengenai pencabutan rekomendasi kepolisian, menurutnya, diperlukan penjelasan terbuka dari pihak penyelenggara maupun pengelola kawasan wisata agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Polresta Magelang disebut telah mencabut rekomendasi izin konser, tetapi pihak penyelenggara dan Taman Wisata Borobudur menyampaikan bahwa acara tetap dilaksanakan karena merupakan kebijakan dari pusat,” ujar Yanto dalam audiensi.
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama mengenai dasar kebijakan penyelenggaraan konser dan status rekomendasi dari kepolisian.
Sementara itu Ketua Presidium FAUIB Jateng-DIY, Anang Imamuddin, juga menyampaikan keberatan terhadap rencana konser tersebut. Ia meminta agar penyelenggaraan acara berskala internasional di kawasan bersejarah itu mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta memberikan kejelasan atas isu yang berkembang.
“Menurut saya, konser ini tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih, jejak digital Andrea Bocelli dikaitkan dengan Israel,” kata Anang.
Meski demikian, dugaan afiliasi tersebut menjadi isu yang perlu diverifikasi melalui keterangan dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, klarifikasi resmi dinilai penting agar polemik tidak berkembang hanya berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik.
Menanggapi aspirasi peserta audiensi, perwakilan EO, Ahmad Husein, menyatakan pihak penyelenggara akan mengupayakan pemenuhan permintaan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa konser tidak semata-mata mengusung agenda seni dan kebudayaan, tetapi juga direncanakan memiliki misi sosial. Menurut Ahmad, hasil kegiatan tersebut akan disalurkan untuk membantu korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia serta anak-anak korban perang di sejumlah wilayah, termasuk Palestina.
Namun, penjelasan mengenai misi sosial tersebut belum mengakhiri polemik. Peserta audiensi tetap meminta kepastian resmi terkait isu afiliasi yang dipersoalkan serta kejelasan sikap pemerintah terhadap penyelenggaraan acara.
Dalam audiensi itu, GPK ATB dan FAUIB Jateng-DIY meminta pernyataan resmi dari Andrea Bocelli dan tiga kementerian yang disebut berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan konser, dimana permintaan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani para pihak yang hadir. Pihak-pihak terkait diminta menyampaikan klarifikasi dalam waktu 1 x 24 jam, khususnya mengenai dugaan afiliasi yang menjadi sorotan.
GPK ATB dan FAUIB Jateng-DIY menyatakan akan meminta pembatalan konser apabila dugaan afiliasi yang mereka persoalkan terbukti, dengan jadwal konser yang tinggal beberapa hari, polemik ini menempatkan penyelenggara dan pihak berwenang pada tuntutan untuk memberikan penjelasan yang transparan dan kepastian mengenai status rekomendasi kepolisian, tanggapan atas aspirasi masyarakat serta hasil klarifikasi resmi menjadi hal penting sebelum acara digelar.
Hingga seluruh persoalan tersebut memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungj awabkan, nasib konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur masih menjadi perhatian publik.
