DEPOK_HARIANESIA.COM— Proyek peningkatan jalan perumahan di Jatijajar Blok A2 dan A5, RT 01/RW 10, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menuai pertanyaan. Pasalnya, saat dilakukan pemantauan, pelaksana pekerjaan tidak terlihat berada di lokasi, sementara papan proyek mencantumkan nilai kegiatan mencapai Rp321,216 juta.
Proyek tersebut merupakan kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, yang bersumber dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026. Dalam papan informasi disebutkan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender.
Papan proyek mencantumkan CV Karya Alma sebagai pelaksana dan PT Renjana Kama Nusantara sebagai pengawas.
Ketiadaan aktivitas pelaksana di lokasi menjadi tanda tanya. Apalagi, proyek menggunakan uang publik sehingga keberadaan pekerjaan secara fisik semestinya mudah diverifikasi masyarakat.
Seorang warga sekitar mengatakan masyarakat berharap proyek tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan anggaran.
“Kalau memang sedang dikerjakan, tentunya warga ingin tahu progresnya. Jangan sampai papan proyek terpasang, tetapi aktivitas dan pelaksananya justru tidak terlihat,” ujar warga.
Menurut warga, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
“Anggarannya cukup besar. Kami berharap kualitas jalan sesuai dengan yang direncanakan dan jangan sampai warga hanya melihat papan proyek tanpa mengetahui perkembangan pekerjaannya,” katanya.
Kondisi ini layak mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Mengapa pelaksana tidak terlihat di lokasi saat pemantauan? Bagaimana progres pekerjaan sebenarnya, dan siapa yang memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi serta waktu pelaksanaan?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar soal ada atau tidaknya pekerja di lapangan. Dengan nilai proyek mencapai ratusan juta rupiah, pengawasan terhadap pekerjaan semestinya tidak berhenti pada papan informasi proyek.
Pihak pelaksana, pengawas, dan dinas terkait perlu memberikan klarifikasi mengenai kondisi lapangan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Fakih
