BANDUNG — Warga RW 09 Sukamulya, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, melayangkan protes keras terhadap manajemen Rumah Sakit Santo Yusup. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dari rumah sakit tersebut dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan dampak operasional yang dirasakan warga.Pengurus RW 09 Sukamulya, Diki Irawan, mengungkapkan bahwa fasilitas CSR yang diterima warga selama satu dekade ini terkesan formalitas semata. Pihak rumah sakit hanya memberikan fasilitas cek up kesehatan gratis satu kali dalam sebulan, tanpa adanya program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial berkelanjutan, ataupun perbaikan fasilitas lingkungan harian warga sekitar.”Kami selaku pengurus dan warga merasa hak-hak lingkungan kami diabaikan. Selama 10 tahun ini, kontribusi nyata yang kami terima hanya cek up kesehatan gratis yang diadakan sebulan sekali. Selebihnya, tidak ada transparansi maupun alokasi dana CSR lain yang menyentuh kepentingan warga RW 09. Padahal kami yang sehari-hari menanggung dampak langsung dari aktivitas operasional rumah sakit,” tegas Diki Irawan dalam keterangannya.Poin Utama Kekecewaan WargaFasilitas CSR Sangat Minim: Kontribusi rumah sakit selama kurun waktu 10 tahun ini dinilai sangat kecil dan terbatas, karena hanya berupa cek up kesehatan gratis sebulan sekali tanpa ada program lingkungan atau sosial lainnya.Dampak Operasional Tidak Sebanding: Sebagai pemukiman yang berbatasan langsung dengan aktivitas medis, warga merasa komitmen tanggung jawab sosial dari pihak rumah sakit masih jauh dari harapan.Desakan Dialog Terbuka: Warga mendesak manajemen Rumah Sakit Santo Yusup segera membuka ruang dialog terbuka bersama pengurus RW 09 untuk merumuskan ulang program CSR yang lebih adil, transparan, dan berdampak nyata.Hingga rilis ini dikeluarkan, warga bersama pengurus RW masih menunggu itikad baik dan respons resmi dari pihak manajemen Rumah Sakit Santo Yusup. Warga menegaskan akan membawa aduan kelalaian tanggung jawab sosial ini ke tingkat Pemerintah Kota Bandung jika tidak kunjung ada solusi konkret.
