LEBAK, BANTEN – Ketua Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Rusmedi Kabupaten Lebak menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak.
Kekecewaan tersebut berkaitan dengan sikap petugas resepsionis yang dinilai tidak memberikan informasi secara jujur kepada pihak yang datang untuk mendapatkan pelayanan.
Menurutnya, integritas seorang aparatur maupun petugas pelayanan publik tidak hanya diukur dari persoalan korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau praktik pungutan liar. Lebih dari itu, kejujuran dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari integritas.
“Integritas bukan hanya perihal korupsi. Kejujuran dalam memberikan pelayanan juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral. Kalau seorang petugas resepsionis memberikan informasi yang tidak benar atau berdusta kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat disayangkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, resepsionis merupakan bagian terdepan dalam pelayanan sebuah instansi pemerintah. Karena itu, setiap petugas harus mampu memberikan informasi yang jelas, sopan, dan sesuai fakta, bukan justru membuat masyarakat merasa dipersulit.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik sebagaimana prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam aturan tersebut, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta profesionalitas.
“Kami tidak meminta pelayanan istimewa. Kami hanya meminta kejujuran, keterbukaan, dan sikap profesional.ll Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi pemerintah hanya karena buruknya komunikasi petugas di bagian depan,” tegasnya.
Aktivis KPKB berharapl Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dapat melakukan evaluasi internal terhadap kualitas pelayanan, termasukl memberikan pembinaan kepada petugas resepsionis agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan mencaril kesalahan pribadi, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelayanan pemerintahan semakin baik.
“Korupsi memang harus dilawan, tetapi kebohongan dalam pelayanan juga tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Jabatan dan pekerjaan adalah amanah. Kejujuran merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Dede Mulyana
