Banyuwangi_HARIANESIA.COM_ 6 Mei 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi penguatan keamanan siber di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini membahas pentingnya perlindungan sistem pemerintahan digital dari ancaman peretasan, kebocoran data, hingga gangguan layanan.
Rapat yang berlangsung pada Rabu (6/5) itu bertujuan menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengidentifikasi risiko dan langkah penanganan keamanan siber. Hal ini menjadi krusial dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah.
Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) digitalisasi nasional. Daerah ini berhasil meraih Indeks SPBE 4,87 pada tahun 2025. Keberhasilan tersebut didukung penerapan standar keamanan ISO 27001, uji penetrasi sistem, pengamanan data, serta pusat data berstandar nasional.
Selain itu, Banyuwangi juga telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan menerapkan pengelolaan akses serta jaringan secara ketat.
Marsekal Muda (Marsma) Budi Eko Pratomo, S.E., M.Sc., menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi bagian utama implementasi SPBE.
“Transformasi digital tanpa diiringi pengamanan yang memadai akan meningkatkan risiko terhadap layanan publik dan data pemerintah. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur agar sistem digital yang dibangun tidak hanya inovatif, tetapi juga aman dan andal,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga didorong menerapkan prinsip keamanan sejak awal (security by design) dan pendekatan zero trust guna meminimalkan risiko serangan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih ditemui, antara lain keterbatasan SDM, sistem yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya penerapan dan audit keamanan informasi di daerah.
Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan perlindungan data pribadi, pengamanan layanan berbasis cloud, serta kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber seperti phishing dan ransomware.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya mewujudkan layanan digital pemerintah yang aman, andal, dan berkelanjutan.
Heri
