WONOGIRI_HARIANESIA.COM— Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, memberikan tanggapan terkait isu pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang kembali memanas di media sosial.
Isu tersebut mencuat usai kembali diunggah oleh sejumlah akun media sosial, salah satunya akun Instagram @bambang.petroek, yang memuat dugaan keterlibatan pejabat setempat.
Menanggapi rumor dan unggahan masa lalu yang kembali beredar itu, Setyo Sukarno menegaskan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian atas kebenaran informasi tersebut.
Menurutnya, penentuan keabsahan informasi sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga atau pihak resmi yang berwenang.
Setyo menyatakan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah mengetahui maupun menerima substansi dokumen yang beredar luas di media sosial tersebut.
“Terkait hal-hal pemberitaan yang muncul dari masa lalu, biarlah pihak berwenang yang menyikapi,” ujar Bupati Setyo Sukarno, Jumat, 21 Agustus 2026.
Tanggapan Bupati Wonogiri Soal Dokumen yang Beredar
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Setyo Sukarno seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Agung Taqwa Kabupaten Wonogiri, Jumat, 21 Agustus 2026.
Sebelumnya, Bupati menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri yang membahas Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Wonogiri.
Ia menegaskan bahwa urusan validasi dokumen serta substansi yang beredar merupakan ranah instansi penegak hukum atau lembaga berwenang. Oleh karena itu, Pemkab Wonogiri memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan dinamika tersebut kepada mekanisme resmi.
Pemkab Wonogiri Imbau Masyarakat Tetap Tenang
Di tengah tingginya perbincangan publik di platform digital, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada keterbukaan informasi publik.
Pemkab Wonogiri juga berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan setiap program pembangunan daerah.
Guna menjaga kondusivitas daerah, masyarakat Kabupaten Wonogiri diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di media sosial.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses hukum agar berjalan secara transparan serta akuntabel melalui instansi yang memiliki kewenangan resmi.
Mariyo
