Gelombang demonstrasi yang dimotori Generasi Z kembali mengguncang Indonesia. Kali ini, kemarahan mereka berakar pada kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, serta krisis struktural yang dampaknya langsung terasa pada masa depan mereka.
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, dijadikan momentum untuk menyuarakan kegelisahan itu.
Melalui Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SaDar) yang merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus di Indonesia, mereka bergerak bersama elemen masyarakat lain di Tugu Tani pada 20 Oktober dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 28 Oktober dengan tema Indonesia Sadar.
Tujuannya bukan sekadar menyalurkan amarah, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa keresahan ini tidak dialami sendirian.
Namun apa yang melandasi semua ini hingga bergulir menjadi gerakan yang juga hidup di berbagai negara lain? Dan bagaimana kelanjutan gerakan yang digerakkan Gen Z di Indonesia?
Alasan Gen Z menjadi motor gerakan
Sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran, setidaknya ada tujuh gerakan besar yang digerakkan orang muda, termasuk Gen Z. Mulai dari demo Indonesia Gelap pada Februari 2025, aksi Agustus-September 2025, hingga momen Sumpah Pemuda beberapa hari lalu, semuanya berjalan dengan dimotori orang muda.
Unjuk rasa pada 20 dan 28 Oktober lalu diinisiasi Komite SaDar yang merupakan gabungan mahasiswa dari sembilan universitas: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Mereka berkonsolidasi sekitar tiga bulan dengan melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sejumlah aliansi masyarakat sipil. Gerakan itu merujuk pada pengalaman sekitar: teman-teman yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), orang tua yang terkena pemutusan hubungan kerja, hingga kekhawatiran sulit mencari kerja setelah lulus.
Mereka kemudian melakukan kajian berdasarkan pengalaman dan survei masyarakat mengenai kondisi belakangan ini. Survei berlandaskan lima klaster masalah terhadap 555 responden, yaitu ekonomi dan keuangan, HAM dan demokrasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, lingkungan, serta pelayanan publik.
Tiap klaster dikerucutkan menjadi tiga masalah utama yang paling dirasakan masyarakat:
- Ekonomi dan keuangan: harga pokok, listrik, dan BBM makin mahal (71%); penghasilan tidak cukup untuk biaya hidup dan pajak berat (57,2%); anggaran boros dan salah sasaran (39,6%)
- HAM dan demokrasi: penyampaian pendapat dan kritik dibatasi atau dibubarkan (62,8%); peran militer ke urusan sipil (45,4%); intimidasi, peretasan, penyebaran data pribadi pengkritik (44,3%)
- Hukum dan tata kelola pemerintahan: korupsi dan penyalahgunaan anggaran (76,7%); hukum tajam ke bawah (75,5%); jabatan dibagi atas kedekatan, keluarga, dan balas jasa (64,1%)
- Lingkungan: hutan ditebang atau dibakar untuk buka lahan (83,5%); pencemaran udara, air, atau tanah dari tambang dan smelter (63,9%); proyek strategis nasional tanpa kajian lingkungan dan melibatkan warga (44,2%)
- Pelayanan publik: biaya pendidikan mahal dan akses tidak merata (67,2%); kesejahteraan dan kualitas guru dan dosen (52%); program pemerintah di lapangan bermasalah dan tak tepat sasaran (44,3%)
Selain Komite SaDar, orang muda di daerah lain juga turun ke jalan pada 20 dan 28 Oktober, seperti di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuntutan mereka serupa.
BBC mewawancarai sejumlah perwakilan lintas kampus. Mereka sepakat pergerakan ini lahir karena marah dan kecewa dengan jalannya pemerintahan yang berusia dua tahun.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Lionel Sihaloho, berkata turun ke jalan merupakan kewajiban sebagai bentuk kepedulian pada rakyat. Ia berkaca pada sejarah, yaitu Boedi Oetomo yang juga dimotori orang muda dan menjadi tonggak utama perjuangan hak rakyat.
Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa Syafitra, yang bergabung dalam demonstrasi 28 Oktober di Jakarta merasa kebijakan yang serampangan berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang bisa jadi bakal menanggung efeknya jauh lebih lama.
“Kita sering dengar Indonesia Emas 2045. Tapi ketika sekarang sumber daya alam dikeruk terus, bencana dibiarkan, anggaran dibuang-buang. Apa yang tersisa di 2045?”
— Mesa Syafitra, Ketua SEMA UGM
“Teman-teman yang lain juga punya alasan kenapa sekarang semakin vokal, karena memang kondisinya makin pelik. Betul-betul signifikan terasa, bahkan terhadap orang tuanya langsung, diri sendiri, lingkungan sekitar. Itu kenapa diam bukan jadi pilihan lagi.”
Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, Muhammad Azhar Zidane, yang juga berkontribusi pada aksi di Bundaran HI, menekankan generasinya yang akan menuai keputusan pemerintah saat ini yang tidak memprioritaskan masyarakat.
“Seperti asap, kami yang nanti akan terus menghirup udara itu. Kami sangat merasa bahwa anak muda harus berkontribusi lebih dengan tidak hanya sebagai obyek politik, tapi juga sebagai subjek politik yang tidak harus berada dalam pemerintahan atau dalam kekuasaan,” tutur Zidane.
Koordinator aksi dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Agung Ramadhan, berkata unjuk rasa di flyover Makassar merupakan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari orang muda. Meski belum bergabung dalam Komite SaDar dan memilih langkah konsolidasi sendiri, tuntutan mereka tetap berkaitan dengan demonstrasi di Jakarta.
Antara lain, pengembalian hutan dan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, membenahi tata kelola pemerintahan, menghentikan perampasan ruang hidup, mengembalikan militer ke barak, dan membebaskan seluruh tahanan politik.
Yang membedakan gerakan kali ini
Jika dicermati, gerakan yang tumbuh pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kekhasan tema dan tuntutan. Sejak demonstrasi Indonesia Gelap, Agustus-September 2025, demonstrasi Menuju Indonesia Bangkrut pada Juni 2026, demonstrasi Merebut Kemerdekaan pada Agustus 2026, hingga dua unjuk rasa pada Oktober ini, benang merahnya adalah kekacauan kebijakan anggaran yang berdampak pada keseharian masyarakat.
Ketika demonstrasi Indonesia Gelap, mereka menyoroti efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga layanan publik terdampak. Agustus-September 2025 dipicu tunjangan rumah dan gaji DPR yang berlebihan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat.
Pada 2026, topik ini juga menjadi hal utama meski tetap menggarisbawahi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih hingga penanganan bencana dan karhutla. Namun ujungnya tetap pada kebijakan anggaran.
Lionel Sihaloho dari BEM UI berkata tema dan tuntutan dibuat berdasarkan masalah struktural yang terjadi di lapangan dan langsung dirasakan masyarakat.
Mesa Syafitra dari Sema UGM menambahkan, pembahasan APBN memang berada pada tingkatan pejabat. Namun efek alokasi APBN yang “ngawur”, ia memberi contoh dana pendidikan yang menipis sehingga berakibat biaya pendidikan melonjak dan akses makin tidak merata.
Biaya hidup juga berpotensi tergerus. Masyarakat pun merasa relevan dengan tuntutan yang dibawa. Sementara itu, gerakan orang muda pada 1974, 1998, 2019, hingga 2024 umumnya memiliki tuntutan yang lebih luas. Dari menurunkan harga pokok, gugatan terhadap undang-undang, sampai melengserkan pimpinan negara.
Pemilihan lokasi aksi
Sejalan dengan tujuan, demonstrasi yang diinisiasi Komite SaDar memilih landmark kota sebagai titik aksi. Bundaran HI dan Tugu Tani memiliki daya tarik besar karena menjadi pusat kegiatan dan lalu lalang masyarakat. Tujuan untuk membangun kesadaran dan menyatakan bahwa “kalian tidak marah sendirian” pun tersampaikan.
Di satu sisi, sejumlah landmark tersebut punya tingkat keamanan dan akses yang lebih baik bagi peserta unjuk rasa. Pantauan pun tidak hanya berasal dari kamera pengawas di lokasi, para pekerja di gedung pencakar langit yang juga merasakan hal yang sama memberikan dukungan dengan cara merekam berbagai kegiatan di bawah.
Mesa, Lionel, dan Zidane berkata pemilihan lokasi ini juga memudahkan semua elemen masyarakat yang punya keresahan sama untuk bergabung. Untuk itu pula, mereka memilih melepas jas almamater kampus agar membaur.
Semula, demonstrasi selalu berpusat di Gedung DPR atau areal Jalan Medan Merdeka yang mengarah ke Istana Negara. Di daerah lain, titik demonstrasi juga ikut berkembang, tidak lagi di depan gedung pemerintahan. Meski seperti di Yogyakarta, penggunaan landmark sebagai tempat demonstrasi sudah sering dilakukan, seperti di Tugu Golong Gilig dan Titik Nol Kilometer yang merupakan persimpangan Malioboro dan Kraton Yogyakarta.
“Ketika masyarakat ikut mendukung, bahkan turun juga bergabung bersama seperti di Bundaran HI kemarin, seperti mereka yang kerja di sekitar Bundaran HI lalu ikut, tujuan kami untuk membangun kesadaran kolektif rasanya tercapai,” tutur Muhammad Azhar Zidane dari EM UB.
“Awalnya, kami masih khawatir dengan pemilihan lokasi di Bundaran HI, tapi ternyata penerimaan sangat baik dari masyarakat. Itu juga bagian dari keberhasilan dari tujuan gerakan saat ini. Tinggal bagaimana ke depannya apakah bisa konsisten untuk terus menggulirkan ini, karena kemarahan publik ini sudah sangat besar sebenarnya,” kata Zidane.
Media sosial dan simbol pergerakan
Penggunaan media sosial menjadi ciri khas gerakan yang dimotori Gen Z. Meski harus berhadapan dengan para pendengung, orang muda ini tetap berupaya menyebarluaskan informasi dan ajakan gerakan melalui media sosial.
“Prabowo-Gibran pernah berhasil memoles citra di media sosial. Kita juga tahu anggaran memobilisasi buzzer di media sosial semasif itu. Kami juga harus merebut ruang media sosial dengan narasi dan kajian untuk mengalahkan mobilisasi buzzer,” kata Mesa.
Apalagi sirkulasi informasi belakangan lebih banyak beredar di media sosial. Mereka pun bekerja dengan mengadopsi budaya populer yang identik dengan orang muda.
BEM UI, misalnya, mengambil trope karakter bertopeng dengan pengubahan suara seperti yang dijumpai pada film V for Vendetta saat ingin mengumumkan rencana aksi atau membangun narasi.
Jelang aksi 20 dan 28 Oktober, simbol tiga jari pun digemakan di media sosial dan dibawa ke lapangan. Hingga saat ini, simbol itu masih diramaikan di media sosial oleh publik umum.
“Secara global, simbol itu punya makna revolusi dan sederhananya untuk menolak pemerintahan yang korup dan menindas. Tiga jari itu juga mewakili banyak hal, misal janji konstitusi untuk bangsa sendiri. Dalam konteks tuntutan kami, ini juga mewakili sektor yang kami soroti,” tutur Mesa.
Lionel menambahkan mereka juga belajar dari aksi sebelumnya. “Reformasi Dikorupsi, Peringatan Darurat, itu gelombangnya sangat besar di media sosial. Dengan fakta tersebut, kami juga menggunakan media sosial sebagai salah satu cara kami untuk mengadvokasi dan mengajak masyarakat agar peduli dengan isu-isu dan hak-hak mereka,” ujarnya.
Mereka membantah simbol tiga jari itu punya keterkaitan dengan partai politik tertentu seperti yang ditudingkan sejumlah akun di media sosial. Di Thailand, Myanmar, dan Hongkong, simbol ini digunakan lebih dulu ketika berdemonstrasi. Dari budaya pop, ada film The Hunger Games yang juga menggunakan ini untuk melawan Capitol, rezim otoriter.
Lionel berkata, media sosial, permainan simbol atau jargon, dan meme ini merupakan senjata yang kuat. Para orang muda, terutama Gen Z, disebutnya bisa memainkan peran krusial di sini karena ada ciri tertentu yang identik dengan generasi mereka.
Salah satunya terlihat pada gerakan di Prancis yang kemudian memunculkan slogan “Bismillah, c’est les ténebres“. Istilah ini dimainkan oleh akun di Snapchat yang diduga merupakan oknum aparat yang menyusup di grup orang muda. Para orang muda menyadari ada yang janggal karena tidak sesuai dengan cara mereka berkomunikasi. Mereka pun malah menggunakannya kemudian dengan tujuan mengejek oknum tersebut.
Riset dari Asia Research Centre UI (ARC UI) dan Research Centre for Politics and Government UGM (PolGov UGM) menemukan penggunaan media sosial oleh gerakan orang muda dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, melampaui batas-batas tradisional gerakan sosial dan mendorong solidaritas lintas kelas yang lebih inklusif.
“Mereka juga memperkenalkan perspektif baru dalam diskursus politik—seperti interseksionalitas, feminisme digital, dan keadilan iklim—yang memperkaya agenda demokrasi di Indonesia,” tulis para peneliti dalam riset tersebut.
Kampus daerah dan absennya tokoh sentral
Sebelumnya, demonstrasi orang muda ini berjalan melalui kelompoknya masing-masing. Namun belakangan, mereka paham ada tujuan dan landasan yang sama sehingga memutuskan untuk menyatukan diri tanpa perlu ada tokoh sentral.
Zidane berkata api di tiap daerah penting. Namun, api tersebut harus dikonversi ke lingkup yang lebih besar. Apalagi ia memandang permasalahannya ada di tingkat nasional. Untuk itu, ada pembagian yang dilakukan agar tidak ada yang padam.
Zidane dan sejumlah rekan turun ke Jakarta bahkan aktif berkonsolidasi selama beberapa bulan terakhir. Sedangkan rekan-rekan kampus di Malang juga tetap melakukan gerakan dan unjuk rasa di sana. Menurut dia, hal ini jauh lebih efektif ketimbang semua berada di Malang.
Mesa juga berpendapat serupa. Ia bilang ada 20 orang dari UGM yang berangkat ke Jakarta, termasuk dirinya. Teman-teman yang di Yogya tetap ikut pada demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi DIY dan Titik Nol Kilometer pada hari yang sama.
Begitu pula dengan kampus lain yang tergabung dalam Komite SaDar, mereka membagi kekuatan di pusat dan di daerah. Bahkan dari Universitas Palangkaraya hadir dan bergabung dalam gerakan. Presiden BEM Universitas Palangkaraya, Naomi Artika Simamora, berkata upaya mendorong pemerintah daerah di sana tak mendapat tanggapan serius sehingga ia datang ke pusat.
Lionel juga bilang gerakan ini belajar dari 1998 yang bisa menyatukan banyak kelompok. Namun yang membedakan, gerakan orang muda kali ini tidak ada sosok atau tokoh sentral yang kemudian dianggap memimpin gerakan. Semua punya porsi dan kesempatan yang sama.
Zidane berkata pola ini lebih cair dan tidak mudah “dipenggal” karena gerakan orang muda ini juga ingin menggulirkan menjadi gerakan masyarakat yang lebih luas.
“Saat gerakan terfokus kepada satu orang tokoh, misal ketuanya atau siapanya, maka ketika orang tersebut memilih untuk melakukan apa atau diintimidasi dan lain sebagainya, gerakan ke bawah bisa hancur semua,” ucap Zidane.
Kelebihan dan kelemahan gerakan
Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, Inaya Rakhmani, menjelaskan kelebihan gerakan orang muda yang dimotori Gen Z kali ini adalah mereka membaca anggaran sebagai urusan hidup sehari-hari.
“Tuntutan 28 Oktober di Bundaran HI, dari karhutla, pemborosan anggaran, biaya pendidikan, sampai militerisasi ruang sipil, pada dasarnya pertanyaan mengenai ke mana uang negara mengalir,” kata Inaya.
Inaya menjelaskan, Gen Z yang lahir pasca 1998 ini mengalami keretakan struktural yang merupakan konsekuensi dari kebijakan sekitar 20-30 tahun terakhir. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Seperti terlihat saat ini, Prancis, Belgia, Serbia, Brazil, Nepal, dan sejumlah negara lain terus bergolak digerakkan para Gen Z.
“Karena mereka yang paling merasakan layanan dasar seperti sekolah, air, perumahan, itu makin sulit untuk didapatkan. Di antaranya juga kontrak kerja yang semakin pendek yang membuat perjalanan masa depan itu makin susah dilakukan. Sementara, pengalaman sehari-harinya semakin timpang,” tutur Inaya.
Generasi ini, lanjut dia, juga melihat melalui media sosial, gaya hidup dan pengambilan keputusan elit yang berpihak pada kepentingan segelintir orang, bukan mayoritas warga negara. Hal ini makin memantik mereka. Sebab, mereka juga dikenal adaptif dan melek digital sehingga lekas tanggap dengan isu terbaru.
Ia juga menilai orang muda ini tahan banting karena tidak berhenti dan tetap kembali turun ke jalan meski menghadapi gas air mata, penangkapan, dan kriminalisasi.
Data dari Amnesty International, setidaknya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi pada 2025-2026. Dari jumlah itu, 4.210 dibebaskan tanpa dakwaan.
Sejumlah orang juga dikriminalisasi karena postingan di media sosial seperti Laras Faizati dan Khariq Anhar. Pemerintah juga menghapus konten media sosial terkait demo.
Selain itu, Inaya menyoroti mobilisasi aksi yang bukan lagi ke Istana atau DPR. Mereka berupaya merangkul semua kalangan dari buruh, petani, dan nelayan. Mereka pun memperoleh dukungan dari pekerja kantoran serta warga yang menyediakan posko logistik dan membantu membukakan jalan.
Secara akademis, keberhasilan gerakan adalah mampu membangun kekuatan sosial secara bertahap dan terus hidup. “Bukan cuma reaktif, tapi mampu merespon momentum yang ada dengan tuntutan material yang terhubung dengan sebelumnya,” kata Inaya.
Ia juga berpandangan tokoh sentral bisa menimbulkan masalah ketika sosok itu tidak akuntabel ke basis sosial sehingga rentan terjadi fragmentasi. Untuk itu, langkah gerakan orang muda saat ini dengan menghindari tokoh sentral merupakan cara yang bijak.
Akan tetapi, Inaya menilai gerakan ini juga punya kelemahan. Berkaca dari gerakan di Serbia, sistem dan hukum pemilu di sana mengizinkan kelompok warga maju dalam pemilihan. Karena itu, mahasiswa membangun organisasi selama dua tahun dalam sistem ini.
Di Indonesia undang-undang partai menutup jalur representasi itu. Serikat dan partai massa sudah lama kesulitan merawat basis sosialnya.
“Negara sudah hafal luar kepala polanya. Negara menghormati aksi waktu baru mulai, lalu gas air mata, dan melepas yang ditangkap. Jadi, energinya kembali ke jalan tiap beberapa bulan dengan tuntutan yang mirip dengan yang sebelumnya,” ujar Inaya.
Ini kemudian menguji konsistensi dan daya tahan gerakan itu. Meski para Gen Z ini tahan banting, tapi sejauh mana mereka akan berjalan terus dan tidak goyah dengan intimidasi.
Kelemahan kedua, Inaya menyebut ada di dalam gerakan yang umumnya digerakkan dari BEM kampus di kota-kota besar dan kampus tertentu. Selain itu, BEM juga ganti pengurus tiap tahun.
“Jadi, tiap tahun mulai dari awal lagi. Buruh, petani, nelayan dan pengemudi ojol diundang ke Bundaran HI, tapi setelah aksi bubar belum ada agenda lintas kelas yang dibangun bersama,” ujar Inaya.
“Untuk satu waktu, Bendera One Piece dan salam tiga jari cepat menyatukan semangat, tapi sebagai simbol dan belum sebagai projek politik.”
Riset dari ARC UI dan PolGov UGM juga melihat gerakan orang muda kerap bersifat sporadis dan reaktif, sehingga kesulitan membangun momentum jangka panjang. Struktur rizomatik yang fleksibel juga sulit melakukan konsolidasi kekuatan untuk perubahan sistemik. Selain itu, represi digital melalui UU ITE dan serangan siber menjadi ancaman serius.
Gerakan ini juga tidak sepenuhnya kebal terhadap polarisasi politik karena beberapa kelompok mulai terpecah berdasarkan garis ideologis atau identitas tertentu, yang berpotensi melemahkan solidaritas gerakan. Keberadaan media sosial dengan segala kebisingannya juga menuntut antisipasi matang. Selain itu, perlawanan dari pemerintah dengan demo tandingan juga menjadi persoalan lain.
Salah satunya terjadi tepat sehari setelah demo 28 Oktober. Di Bundaran HI, pihak kepolisian beserta staf khusus pemerintah, Raffi Ahmad dan sejumlah pesohor turun dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada 29 Oktober. Mereka berada di lokasi yang sama tapi tidak diusir atau dijaga secara berlebihan oleh pemerintah. Di acara itu, terlihat juga orang-orang mengenakan jas almamater kampus yang belakangan diketahui mahasiswa gadungan.
Selain itu, kerap juga muncul kelompok massa di malam hari usai demo yang kemudian rusuh hingga membakar fasilitas umum. Meski publik menyadari hal ini, orang muda juga harus selalu bersiap karena rentan diadu secara horizontal oleh sesama.
Bagaimana merawat gerakan
Inaya berkata, perlu bangun organisasi yang hidup lebih lama dari satu kepengurusan BEM. “Mahasiswa Serbia tidak menang karena demonya paling besar sedunia. Dua tahun mereka rapat pleno di tiap fakultas setelah selesai aksi,” imbuh Inaya.
Kedua, penting untuk membangun ikatan ke pengemudi ojek daring, buruh, dan teman-teman di daerah menjadi organisasi bersama untuk mengembangkan kekuatan sosial.
Ketiga, kalau undang-undang partai dan pemilu menghambat ada representasi politik yang mewakili, maka itu tuntutan politik paling masuk akal untuk generasi ini. Keempat, harus ada calon perseorangan di pilkada, DPRD, serikat, koperasi, organisasi warga di kota-kota yang ikut bergerak. Kelima, simbol perlu diubah jadi program. Bendera One Piece dan salam tiga jari bermakna, tapi tuntutan memerlukan basis sosial.
Dari hasil riset, gerakan orang muda menunjukkan bahwa di tengah kemunduran demokrasi, terdapat bentuk-bentuk baru kewarganegaraan demokratis yang bermunculan—khususnya di kalangan generasi pascareformasi.
“Mereka menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.”
Artikel ini juga dikerjakan oleh Muhammad Aidil dari Makassar, Sulawesi Selatan
Pertanyaan Umum
Apa itu Komite SaDar?
Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SaDar) adalah gabungan mahasiswa dari sembilan universitas di Indonesia yang menginisiasi unjuk rasa pada 20 dan 28 Oktober 2026. Mereka berkonsolidasi sekitar tiga bulan dengan melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan aliansi masyarakat sipil.
Mengapa Gen Z menjadi motor gerakan?
Menurut survei Komite SaDar terhadap 555 responden, masalah paling dirasakan adalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran (76,7%), hukum tajam ke bawah (75,5%), serta penebangan dan pembakaran hutan untuk buka lahan (83,5%). Generasi ini menilai mereka yang akan paling lama menanggung dampak kebijakan tersebut.
Apa yang membedakan gerakan ini dari aksi sebelumnya?
Gerakan ini memilih landmark kota seperti Bundaran HI dan Tugu Tani, bukan Gedung DPR atau Istana Negara, serta melepas jas almamater agar membaur dengan masyarakat. Mereka juga tidak memiliki tokoh sentral, sehingga dinilai lebih sulit “dipenggal” dan lebih cair dalam menjangkau lintas kelas.
Sumber: BBC News Indonesia
