Dua lembaga survei merilis hasil jajak pendapat tentang elektabilitas dan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Subianto dengan angka yang saling bertolak belakang. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan Prabowo di posisi ketiga dengan elektabilitas 9,8 persen, sementara Parameter Politik Indonesia (PPI) justru menempatkannya di puncak dengan 31,6 persen.
Perbedaan itu bukan sekadar angka di atas kertas. Analis politik meminta publik mendudukkannya sebagai bahan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, alih-alih memilih satu hasil yang paling sesuai selera.
Selisihnya lebar, terutama pada tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden. PPI mencatat kepuasan publik mencapai 65,2 persen. SMRC menemukan hanya 44,5 persen publik yang puas dengan kinerja presiden.
Perbedaan juga mencolok soal keterpilihan tokoh, meski pemilu masih tiga tahun lagi. Dengan simulasi pertanyaan jika pemilu diadakan sekarang, PPI menyebut Prabowo unggul atas tokoh lain seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo.
SMRC menempatkan Dedi Mulyadi (35,5 persen) dan Anies Baswedan (10,3 persen) lebih tinggi dari Prabowo. SMRC menilai penurunan tajam elektabilitas Prabowo dalam dua tahun terakhir sangat berhubungan dengan kinerjanya, seiring kondisi makro ekonomi-politik yang dinilai publik buruk serta penilaian negatif atas program MBG dan KDMP.
| Lembaga | PPI dan SMRC |
|---|---|
| Elektabilitas Prabowo | 31,6% (PPI) dan 9,8% (SMRC) |
| Kepuasan kinerja | 65,2% (PPI) dan 44,5% (SMRC) |
| Periode survei | 26 September–6 Oktober (PPI) dan 1–10 Oktober (SMRC) |
| Jumlah responden | 1.200 (PPI) dan 1.213 (SMRC) |
Sekretariat Kabinet sejauh ini hanya menampilkan survei tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari PPI melalui laman resminya. Laman itu menyebut program bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan sebagai sejumlah program pemerintah yang mendapat penilaian positif dari masyarakat.
Namun, sekretariat tidak menyinggung survei lain yang menyebutkan hanya 44,5 persen publik puas dengan kinerja presiden. Survei yang tidak ditampilkan itu dirilis SMRC.
Mengapa hasil dua survei bisa berbeda
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan, menilai perbedaan hasil survei dari lembaga-lembaga kajian merupakan hal wajar, meskipun metodologinya serupa. Ada sejumlah hal yang bisa membuat hasil survei berbeda.
Pertama, soal waktu survei dilaksanakan. Menurut dia, opini publik setiap saat bisa berubah sesuai isu yang muncul di masyarakat.
“Opini publik itu setiap saat bisa berubah ya, sesuai dengan isu yang muncul di masyarakat.”
— Firman Manan, analis politik Universitas Padjajaran
Selanjutnya, rumusan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, termasuk tekanan terhadap responden, turut menentukan hasil yang berbeda dalam setiap survei. Faktor lain yang disebut Firman adalah kemungkinan manipulasi.
Baik PPI maupun SMRC mengklaim hasil sigi mereka punya tingkat kepercayaan 95 persen. Tapi keduanya punya cara berbeda dalam mengelola sampel responden.
PPI menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error 2,83 persen dan simulasi terbuka, di mana responden bebas menjawab pilihannya. Survei dilakukan 26 September–6 Oktober dengan melibatkan 1.200 responden.
Di sisi lain, SMRC menggunakan Stratified Multistage Random Sampling dengan margin of error 2,9 persen. Pertanyaan yang diajukan bersifat semi-tertutup dengan nama-nama yang sudah ditentukan, namun tetap menyediakan opsi jawaban lainnya. SMRC melakukan survei 1–10 Oktober dengan 1.213 responden.
PPI: simulasi terbuka, responden bebas menjawab, margin of error 2,83 persen.
SMRC: semi-tertutup, nama sudah ditentukan dengan opsi jawaban lain, margin of error 2,9 persen.
Belum ada lembaga yang menguji hasil survei
Sejauh ini belum ada lembaga otoritatif yang dapat menguji hasil survei, meskipun sejumlah lembaga yang tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) punya kode etik yang mengikat.
Laman PERSEPI menyebut tujuan organisasi itu adalah memajukan penggunaan ilmu pengetahuan dalam riset opini publik dan merumuskan prinsip etik serta standar profesional sebagai panduan bagi anggotanya.
Dewan Etik PERSEPI pernah mengusut polemik survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Dua anggotanya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia, merilis survei dengan perbedaan yang signifikan secara statistik.
Setelah proses penyelidikan, Dewan Etik PERSEPI memberi sanksi kepada Poltracking Indonesia agar tidak mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik, kecuali jika tidak lagi menjadi anggota PERSEPI.
Dengan kata lain, kode etik dan penyelidikan dewan etik hanya berlaku untuk anggota. Bagi lembaga non-anggota, kode etik ini tidak punya pengaruh, dan perkumpulan itu bersifat terbuka.
Nama SMRC tercantum di laman resmi sebagai anggota PERSEPI, tetapi PPI tidak ada di sana.
Makna di balik angka survei
Analis komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ambang Priyonggo, menilai ragam survei yang menunjukkan elektabilitas dan kinerja Prabowo sebagai cerminan dinamika politik yang masih sangat cair.
Menurut dia, hasil itu merefleksikan dukungan publik yang sangat dinamis dan akan terus berubah seiring evaluasi atas kinerja pemerintahan, tergantung pula manuver partai politik atau politisi yang bersangkutan.
Dua survei anyar ini juga menunjukkan kekuatan Prabowo sebagai petahana. Kebijakannya yang populis seperti MBG dan KDMP tetap berada di dalam benak publik.
Namun, Ambang melihat elektabilitas Prabowo dapat digerogoti banyaknya masalah pada kebijakan yang tak dapat diselesaikan, termasuk upaya konsolidasi besar-besaran untuk menikmati kekuasaan dan meredam suara oposisi.
“Ini sepertinya kebijakannya hanya sekedar memenuhi ego elite yang penguasa saja, ketimbang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.”
— Ambang Priyonggo, analis komunikasi politik UMN
Jika soal itu yang terjadi, kata dia, rakyat akan merasakan sendiri tidak mendapat manfaat signifikan langsung dari kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga bisa kontraproduktif terhadap pemerintahan Prabowo.
Bahan evaluasi dua tahun pemerintahan
Terlepas dari polemik hasil survei PPI dan SMRC, Firman Manan melihat satu fakta yang sama dari kedua jajak pendapat: adanya suara publik yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei ini harus ditempatkan sebagai evaluasi dua tahun pemerintahan.
Ia menyinggung sejumlah catatan, mulai dari penanganan karhutla di Kalimantan, persoalan terkait protokol pengolahan pada program MBG, hingga kasus korupsi dan KDMP.
Ke depan, menurut Firman, pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik. Menurut dia, bila komunikasi publik tidak baik, kinerja sebaik apa pun akan menjadi masalah.
Komunikasi publik itu ditentukan oleh respons pemerintah atas kritik dan tuntutan publik. Respons yang tidak proporsional akan menimbulkan sentimen negatif yang pada akhirnya bisa menurunkan elektabilitas karena ketidakpuasan publik.
Soal survei elektabilitas Prabowo bukan pertama kali dirilis. Agustus lalu, Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan ketua umum Partai Gerindra itu di atas tokoh lain dengan perolehan 23,4 persen, diikuti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, dan Gibran.
Namun, hasil survei lembaga lain juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Prabowo terus menurun, seperti diungkap Tempo Data Science, Indikator Politik Indonesia, dan Poltracking Indonesia.
Pada akhirnya, kata Firman, publik yang akan menilai sendiri. Sejauh mana publik kritis bahwa hasil survei bisa berbeda karena persoalan metodologi, dan mana hasil yang masuk akal untuk dicermati.
Pertanyaan Umum
Mengapa elektabilitas Prabowo berbeda antara survei PPI dan SMRC?
Perbedaan muncul karena waktu survei, rumusan pertanyaan, dan metode pengambilan sampel yang berbeda. PPI memakai simulasi terbuka dengan 1.200 responden pada 26 September–6 Oktober, sedangkan SMRC memakai pertanyaan semi-tertutup dengan 1.213 responden pada 1–10 Oktober.
Apakah hasil survei ini bisa menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah?
Analis politik Firman Manan menilai kedua survei sama-sama memuat suara publik yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, hasilnya layak dijadikan bahan evaluasi dua tahun pemerintahan, bukan sekadar alat pembenaran salah satu kubu.
Siapa yang mengawasi kualitas survei di Indonesia?
Sejumlah lembaga tergabung dalam PERSEPI yang punya kode etik mengikat anggotanya, dan Dewan Etiknya pernah menjatuhkan sanksi dalam polemik survei Pilgub DKI 2024. Namun, kode etik itu hanya berlaku bagi anggota, sementara belum ada lembaga otoritatif yang dapat menguji hasil survei secara umum.
Sumber: BBC News Indonesia
