Edukasi

Sehari Setelah Ajuan Proyek 157,8 Miliar Boby Teken Pergub

MEDAN, Fakta persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara mengungkap rangkaian tanggal yang sangat cepat dalam proses penganggaran dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ajuan pergeseran anggaran untuk dua paket jalan diajukan dalam rapat pada Rabu, 12 Maret 2025.

Sehari kemudian, pada Kamis, 13 Maret 2025, usulan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

TOPAN DILANTIK 24 FEBRUARI 2025!

Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa bersama eks Kepala UPTD Dinas PUPR Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar, di Pengadilan Negeri Medan.

Topan, yang dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada 24 Februari 2025, disebut menggeser anggaran Rp 157 miliar untuk peningkatan dua ruas jalan di Sumut.
Belakangan diketahui dua proyek tersebut tidak memiliki dokumen perencanaan.

JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, saat membacakan dakwaan, menyebut:

“Topan menerima hadiah uang sebesar Rp 50.000.000 dan janji commitment fee sebesar empat persen dari nilai kontrak. Sementara Rasuli menerima uang sejumlah Rp 50.000.000 dan janji commitment fee sebesar satu persen,”
Uang tersebut diberikan oleh Akhirun Piliang, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, dan Reyhan Dulasmi, Direktur Utama PT Rona Mora, agar proses pelelangan dengan metode e-katalog diarahkan kepada perusahaan mereka.

Adapun paket pekerjaan itu meliputi peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Sipiongot – Batas Labuhanbatu serta peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Hutaimbaru – Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.

25 FEBRUARI 2025 – TOPAN PANGGIL UPTD!

Penyalahgunaan kewenangan bermula saat Topan memanggil Kepala UPTD Dinas PUPR Sumut pada 25 Februari 2025 untuk memaparkan kebutuhan daerah masing-masing.

Rasuli lalu memaparkan ruas jalan yang telah dianggarkan dan ruas yang membutuhkan penanganan, termasuk dua ruas jalan tersebut.
Namun kedua pekerjaan tersebut belum dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, kata Eko.

11 MARET 2025 – SURAT UNDANGAN RAPAT!

Pada 11 Maret 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendy Pohan mengirim surat undangan rapat terkait pembahasan pergeseran ketiga atas Pergub 37/2024.
Pergub 37/2024 adalah Penjabaran APBD Sumut 2025.

12 MARET 2025 – AJUAN PROYEK!

Dalam rapat pada 12 Maret 2025 itu, Topan mengajukan usulan pergeseran anggaran yang mencakup dua paket jalan tersebut.
Usulan itu diajukan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

13 MARET 2025 – BOBBY TEKEN PERGUB 16/2025! SEHARI SETELAH AJUAN!

Usulan itu kemudian disetujui tim TAPD dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 pada 13 Maret 2025.

Padahal terhadap kedua ruas jalan tersebut tidak termasuk penanganan dampak bencana alam serta penanggulangan infrastruktur dalam kondisi mendesak. Selain itu, Dinas PUPR Sumut tidak memiliki dokumen perencanaan yang menjadi dasar pagu anggaran, ucap Eko.

1 . Bukan penanganan dampak bencana alam / infrastruktur mendesak!
2 . Tidak ada dokumen perencanaan yang jadi dasar pagu anggaran!

19 MARET 2025 – SURVEI LAPANGAN!

Pada 19 Maret 2025, Topan, Rasuli, dan AKBP Yasir Ahmadi, Kapolres Tapanuli Selatan, melakukan survei lapangan.
Topan bertanya kepada Yasir mengenai pihak yang mampu melaksanakan proyek tersebut.
Yasir dan Rasuli menyebut nama Akhirun Piliang alias Kirun, yang memiliki peralatan lengkap dan Asphalt Mixing Plant (AMP).

Pada 26 Juni 2025, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut!

KENAPA ANGKA BERUBAH DARI 157,8 M JADI 165 M?

Rp 157,8 miliar / Rp 157 miliar adalah angka di dakwaan JPU KPK untuk Topan + Rasuli, nilai pergeseran awal untuk 2 paket jalan.
Rp 165 miliar / Rp 165,8 miliar adalah angka di persidangan lanjutan + pemberitaan KPK Oktober – November 2026, nilai total setelah pergeseran hingga 6 kali lewat Pergub.

KENAPA PERGESERAN INI DIPERSOALKAN?

Focus Group Discussion (FGD) di kantor Suluh Muda Inspirasi (SMI), Medan, Senin, 6 Oktober 2025, membahas hal ini.

Perwakilan Seknas FITRA, Siska Barimbing, dalam paparannya menjelaskan bahwa pergeseran anggaran merupakan hal yang lazim dalam tata kelola keuangan daerah, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ujar Siska.
Namun, pergeseran anggaran itu hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan DPRD dan maksimal satu kali dalam satu tahun anggaran,
Pergeseran juga dapat dilakukan melalui Perubahan Penjabaran APBD (Peraturan Kepala Daerah), sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) Permendagri 77/2020.

Pengamat anggaran sekaligus Dewan Pendiri SMI, Elfenda Ananda, menilai pergeseran anggaran proyek jalan yang terseret OTT tersebut memang tampak mendesak.
Namun, ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam pengalihan dana tersebut.
Elfenda memaparkan bahwa dasar pergeseran dana bersumber dari surat Bupati Nias Barat Nomor 3002/644/2025 tertanggal 7 Maret 2025* tentang bantuan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam.

Menurutnya, pengeluaran tersebut seharusnya menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT), bukan dialihkan ke pos Dinas PUPR Sumut.
Elfenda juga menyoroti lonjakan belanja jalan dan jaringan 104 persen, dari masa Pj Gubernur Fatoni (Pergub No. 6 Tahun 2025) ke masa Gubernur Bobby (Pergub No. 25 Tahun 2025).
Nilai belanja tersebut naik dari Rp 669 miliar menjadi Rp 1,36 triliun.

HAKIM MINTA BOBBY DIHADIRKAN!

Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta JPU KPK menghadirkan Bobby dan mantan Pj Sekda Sumut, Effendy Pohan, untuk memberikan keterangan mengenai pergeseran anggaran proyek jalan.

Pada persidangan 1 Oktober 2025, hakim menyatakan pemanggilan Bobby akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan fakta persidangan.

Sehari setelahnya, pada 2 Oktober 2025, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, menyebut telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan tersebut kepada Bobby.
Menurut Topan, Bobby mempersilakan agar jalan yang diajukan ditinjau.
Topan juga menyebut kedua proyek itu sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur.
Namun, kaitan dokumen yang ditampilkan di persidangan dengan kedua proyek tersebut turut menjadi sorotan.
Dalam persidangan, jaksa KPK juga menampilkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan.

KPK: “AKAN DIDALAMI”, BUKAN “BOBBY TERSANGKA”!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan Pemprov Sumut.
Penggeledahan pun bukan vonis, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang terseret namanya!

BOBBY BILANG APA?

Bobby Nasution menyerahkan sepenuhnya soal dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke KPK.
Bobby memastikan Pemprov Sumut kooperatif, dan menurutnya Inspektorat sudah menyampaikan laporan awal serta aktif melaporkan perkembangan.

M.CHAIRUL

Exit mobile version