JAKARTA_HARIANESIA.COM- Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DKI Jakarta menyoroti rangkaian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dalam sebulan terakhir. GMNI menilai insiden tewasnya remaja 15 tahun di Medan dan operasi militer di Papua menunjukkan mundurnya reformasi sektor keamanan.
Dalam pernyataan sikap yang diterima Harianesia.com, Sabtu 30/5, DPD GMNI DKI Jakarta menyebut kasus tersebut sebagai bukti “krisis akuntabilitas” di tubuh TNI dan institusi penegak hukum.
“Ketika nyawa warga sipil melayang tapi proses hukum di peradilan militer hanya menghasilkan vonis 10 bulan, publik wajar bertanya: untuk siapa hukum ditegakkan?” kata Ketua DPD GMNI DKI Jakarta.
Kasus Medan Jadi Sorotan
GMNI merujuk pada putusan Pengadilan Militer Medan yang menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada Sersan Satu Riza Pahlavi atas tewasnya Mikael Histon Sitanggang, 15 tahun, pada 2024. Terdakwa tidak ditahan selama proses persidangan dan belum dipecat dari dinas aktif.
Organisasi mahasiswa yang lahir dari nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 itu menilai putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. “Peradilan militer harus bisa memberi rasa keadilan, bukan sekadar prosedur. Kalau tidak, kepercayaan publik ke TNI akan runtuh,” ujarnya.
GMNI juga mengkritik keterlibatan TNI dalam penanganan kejahatan konvensional seperti begal. Menurut GMNI, tugas itu merupakan kewenangan Polri sesuai UU No. 34/2004 tentang TNI. Pelibatan TNI berpotensi mengulang praktik dwifungsi ABRI era Orde Baru.
Operasi di Papua Disebut Langgar HAM
Pernyataan sikap itu juga menyoroti operasi militer di Papua terkait Proyek Strategis Nasional. GMNI menuduh terjadi penggusuran lahan adat dan pembatasan ruang gerak warga sipil atas nama pembangunan.
“Kalau pembukaan lahan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, itu bukan pembangunan. Itu pengulangan logika ‘terra nullius’ yang dulu dipakai kolonial,” kata GMNI.
GMNI meminta negara menghentikan pendekatan keamanan untuk konflik sosial di Papua. Organisasi ini mendorong dialog damai dan evaluasi PSN yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
Kritik Film Pesta Babi
GMNI turut mengomentari polemik film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono. TNI AD sebelumnya mempersoalkan sumber dana film yang dianggap menyudutkan institusi.
GMNI menilai kritik terhadap film tidak boleh mengaburkan substansi: konflik agraria dan keterlibatan aparat di lapangan. “TNI harus menjawab substansi, bukan menyerang pembuat film. Akuntabilitas itu bagian dari profesionalisme,” tegas GMNI.
Tuntutan ke Negara
DPD GMNI DKI Jakarta mengajukan 4 tuntutan:
1. Evaluasi total peradilan militer agar putusan kasus sipil lebih berkeadilan dan transparan.
2. TNI kembali ke fungsi pertahanan sesuai UU TNI. Penanganan kamtibmas diserahkan ke Polri.
3. Hentikan pendekatan militeristik di Papua. Buka ruang dialog dengan masyarakat adat.
4. Negara menjamin kebebasan berekspresi dan pers. Kritik publik bukan kejahatan.
“Reformasi 1998 menuntut TNI profesional dan sipil berdaulat. Jangan sampai 27 tahun kemudian kita kembali ke titik nol,” kata GMNI.
GMNI DKI Jakarta menyatakan akan berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa lain untuk mengawal tuntutan tersebut. Aksi damai disebut akan digelar jika tidak ada respons dari negara.
Tentang DPD GMNI DKI Jakarta
GMNI adalah organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945. DPD DKI Jakarta fokus pada isu demokrasi, HAM, dan keadilan sosial di Jakarta dan nasional.
Dwi
