PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperketat syarat pencatatan saham atau Initial Public Offering (IPO) lewat penyempurnaan tahap kedua Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan I-A). Aturan baru ini mulai berlaku pada hari ini, Jumat, 9 Oktober 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia yang dilakukan BEI secara berkelanjutan. Tujuannya memperkuat struktur dan kualitas pasar modal, meningkatkan kualitas emiten, sekaligus memperkuat pelindungan investor.
“Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diterbitkan pada 7 Oktober 2026 serta mulai berlaku pada 9 Oktober 2026,” ujar Pejabat Harian (PH) Sekretaris Perusahaan BEI Aulia Noviana Utami Putri dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (8/10).
Persyaratan keuangan dan saldo laba diperketat
Dalam penyempurnaan tahap kedua ini, BEI menaikkan persyaratan keuangan bagi calon perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di bursa. Selain itu, bursa menambahkan ketentuan mengenai kewajiban memiliki saldo laba sebagai salah satu kriteria bagi perusahaan tercatat untuk tetap berada di Papan Utama.
Menurut Aulia, penguatan persyaratan ini bertujuan memastikan perusahaan tercatat memiliki kondisi fundamental dan kesiapan operasional yang memadai. Dengan begitu, ekosistem pasar modal diharapkan tumbuh lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Kelonggaran penghitungan free float dan harga penawaran
Sebagai bagian dari penerapan prinsip equality dalam proses pencatatan, BEI menambahkan ketentuan yang memberi kesempatan kepada calon perusahaan tercatat untuk mengajukan calon pemegang saham tertentu dengan kepemilikan di atas 5 persen agar dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float. Ketentuan itu berlaku sepanjang penerima manfaatnya merupakan investor publik serta memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan bursa.
“Penyesuaian ini bertujuan memberikan perlakuan yang lebih proporsional dalam penghitungan free float, dengan tetap mengedepankan transparansi kepemilikan dan integritas pasar,” kata Aulia.
Sejalan dengan perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Peraturan I-A tidak lagi mengatur minimum harga Penawaran Umum. Menurut Aulia, hal ini memberi kemudahan kepada calon perusahaan tercatat untuk memperoleh dana yang lebih optimum sekaligus membuka kesempatan bagi calon investor memperoleh saham pada harga yang lebih terjangkau.
Dokumen tambahan yang wajib diserahkan
Aulia memastikan BEI senantiasa melakukan evaluasi komprehensif sesuai pengaturan dan berdasarkan data yang disampaikan calon perusahaan tercatat. Karena itu, BEI meminta calon emiten menyampaikan sejumlah dokumen sebagai bentuk komitmen.
- Proyeksi keuangan untuk periode lima tahun setelah tercatat di BEI.
- Dokumen laporan riset ekuitas.
- Informasi ringkas permohonan pencatatan efek.
Kewajiban dokumen tersebut menegaskan arah kebijakan BEI: memperketat seleksi di hulu agar kualitas emiten dan pelindungan investor di pasar modal Indonesia terjaga dalam jangka panjang.
Pertanyaan Umum
Apa yang berubah dari Peraturan I-A tahap kedua?
BEI meningkatkan persyaratan keuangan bagi calon perusahaan tercatat, menambahkan kewajiban memiliki saldo laba untuk tetap di Papan Utama, serta mengubah ketentuan free float dan menghapus pengaturan minimum harga Penawaran Umum.
Kapan aturan ini mulai berlaku?
Peraturan diterbitkan pada 7 Oktober 2026 setelah memperoleh persetujuan OJK, dan mulai berlaku pada 9 Oktober 2026.
Dokumen apa yang wajib disampaikan calon perusahaan tercatat?
Calon emiten diminta menyampaikan proyeksi keuangan lima tahun setelah tercatat, laporan riset ekuitas, dan informasi ringkas permohonan pencatatan efek.
Sumber: Katadata
