Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Aktivis KPKB Minta Pemerintah Pusat Hentikan Efisiensi Anggaran ke Daerah

×

Aktivis KPKB Minta Pemerintah Pusat Hentikan Efisiensi Anggaran ke Daerah

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Jakarta — Ketua Umum Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Dede Mulyana, meminta Pemerintah Pusat menghentikan atau mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah.

Menurut Dede, anggaran daerah masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial.

Banner Iklan Harianesia 300x600

“Daerah masih sangat membutuhkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta membantu masyarakat yang masih berada dalam kondisi sulit,” ujar Dede.

Baca Juga :  Pasien Diduga Diusir hingga Lontarkan Kata “Kampret” karena Minta Waktu Berpikir, Etika Dokter Bedah Charlie Hospital Dipertanyakan

Ia menilai kebijakan efisiensi harus dilakukan secara proporsional dan tidak semestinya lebih banyak membebani pemerintah daerah yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan ketimpangan sosial.

Di sisi lain, KPKB menyoroti perlunya pemerintah melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di tingkat pusat. Dede menilai efisiensi anggaran seharusnya diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap belanja pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga negara.

Baca Juga :  Puluhan Siswa SMP dan SMK di Cipongkor Diduga Keracunan Makanan, Korban Terus Berdatangan ke Puskesmas ‎

“Jangan sampai daerah diminta melakukan efisiensi, sementara di tingkat pusat masih ada dugaan pemborosan anggaran. Kalau memang efisiensi, harus dilakukan secara adil dan menyeluruh,” tegasnya.

KPKB juga meminta pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dede menegaskan, pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh terhambat akibat kebijakan anggaran yang tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga :  Formasi Duduk Wapres Gibran Berubah di Sidang Kabinet Paripurna, Istana: Fokus Agenda Pemerintahan

“Kami meminta pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat di daerah. Masih banyak rakyat yang membutuhkan pelayanan dasar dan pembangunan. Jangan sampai efisiensi justru memperlebar ketimpangan sosial,” katanya.

KPKB berharap Pemerintah Pusat membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pemborosan maupun penyalahgunaan anggaran, baik di pusat maupun di daerah.

Dede

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600