Lebak_HARIANESIA.COM_Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) menyoroti berbagai persyaratan dalam proses penerimaan peserta didik baru yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat. Menurut KPKB, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga akses masuk sekolah seharusnya dibuat lebih sederhana, mudah, dan tidak membebani orang tua siswa.
Ketua Umum KPKB, Dede Mulyana, menyatakan bahwa apabila negara benar-benar menginginkan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan, maka sistem penerimaan siswa harus mengedepankan kemudahan akses bagi seluruh anak bangsa.
“Jika negara ingin rakyat cerdas, sekolah tidak perlu memiliki persyaratan yang rumit. Yang terpenting adalah bagaimana setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Dede Mulyana, Senin (23/6/2026).
Menurutnya, berbagai aturan administrasi yang dianggap berbelit-belit sering kali membuat orang tua kebingungan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau memiliki keterbatasan akses informasi dan teknologi.
KPKB menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerimaan siswa baru agar lebih berpihak kepada kepentingan peserta didik dan keluarganya. Selain itu, sosialisasi yang jelas dan pelayanan yang mudah diakses dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena terkendala prosedur administrasi yang terlalu kompleks,” tambahnya.
Aktivis KPKB berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terus memperbaiki sistem pendidikan agar semakin inklusif, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh hak pendidikan.
Dengan kemudahan akses pendidikan, KPKB meyakini kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara lebih merata.
Dede
