CIANJUR, JAWA BARAT_ Aktivitas pertambangan batuan atau yang dikenal sebagai Galian C di wilayah Arsamin, Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, kembali memunculkan sejumlah pertanyaan. Selain menyangkut legalitas kegiatan pertambangan, perhatian juga tertuju pada potensi dampak lingkungan serta jalur distribusi material hasil tambang.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kegiatan penggalian di lokasi. Aspek pengangkutan, pengolahan, hingga pemasaran material juga perlu menjadi bagian dari pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, terdapat dugaan aktivitas penambangan yang perlu diperiksa status perizinannya. Sejumlah keterangan warga juga menyebut nama seseorang yang dikenal dengan sebutan Bonex sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan lokasi tersebut.
Namun, informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan maupun status legalitasnya masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Bukan Hanya Izin Tambang, Dampak Lingkungan Juga Harus Diperiksa
Kegiatan pertambangan batuan yang tidak dikelola sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. Perubahan kontur tanah, kerusakan lahan, debu akibat aktivitas kendaraan, kebisingan, hingga potensi sedimentasi merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Pemerintah tidak cukup hanya memeriksa dokumen perizinan. Kondisi nyata di lapangan juga harus menjadi dasar evaluasi, termasuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup terkait diharapkan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Asal-Usul Material Jangan Sampai Luput dari Pengawasan
Selain lokasi penambangan, keberadaan tempat pengolahan batu atau stone crusher di kawasan Jebrod juga menjadi perhatian.
Asal-usul bahan baku yang digunakan dalam kegiatan pengolahan perlu dipastikan melalui dokumen pemasok, bukti pengangkutan, catatan transaksi, serta dokumen pendukung lainnya.
Apabila terdapat dugaan keterkaitan pasokan material dari Arsamin menuju Jebrod, hal tersebut perlu ditelusuri secara profesional oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pemeriksaan rantai pasok penting untuk memastikan bahwa material yang ditambang, diangkut, diolah, dan dipasarkan berasal dari sumber yang sah.
ESDM dan Aparat Diminta Tidak Menunggu Persoalan Membesar
Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan verifikasi terhadap lokasi pertambangan di Arsamin, Rahong, Kecamatan Cilaku.
Pemeriksaan perlu mencakup:
– Status dan kesesuaian izin pertambangan.
– Identitas pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional.
– Kesesuaian titik koordinat dengan dokumen perizinan.
– Kewajiban pengelolaan lingkungan.
– Aktivitas pengangkutan dan distribusi material.
– Legalitas sumber bahan baku yang digunakan stone crusher di Jebrod.
Polres Cianjur dan Polda Jawa Barat juga diharapkan menindaklanjuti informasi masyarakat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan siapa pun yang terlibat.
KDM Diminta Dorong Pengawasan Pertambangan di Cianjur
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan pengawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Cianjur.
Koordinasi dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum diperlukan agar setiap informasi mengenai dugaan kegiatan pertambangan bermasalah mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai legalitas kegiatan pertambangan dan perlindungan lingkungan di sekitar lokasi.
Jika aktivitas tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun proses hukum harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Klarifikasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak yang disebut dalam informasi masyarakat, pengelola kegiatan pertambangan, maupun pengelola stone crusher di kawasan Jebrod.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada Bonex, pihak pengelola tambang, pengelola stone crusher, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Cianjur, serta Polda Jawa Barat.
Pemberitaan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pengawasan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, sanggahan, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Lepi
