LEBAK – Ketua Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Kabupaten Lebak, Rusmedi, melakukan kunjungan ke SD Negeri 3 Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan program revitalisasi pembangunan sekolah.
Dalam kunjungannya, Rusmedi menyampaikan adanya sejumlah bagian pekerjaan pembangunan yang menurut hasil pemantauannya perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Di antaranya terkait pekerjaan balok sloof, pemasangan besi, hingga ring balok yang diduga belum sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) pekerjaan.
“Kami datang untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Ada beberapa bagian pekerjaan yang menurut pengamatan kami perlu diperiksa kembali kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis. Hal ini penting karena pembangunan sekolah menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Rusmedi.
Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 3 Cijoro, Hj. Enok, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menjalankan pelaksanaan program revitalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Rusmedi juga mempertanyakan keberadaan Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang saat kunjungan berlangsung tidak berada di sekolah.
Menurut Rusmedi, keberadaan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan agar informasi mengenai teknis pekerjaan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban pembangunan dapat dijelaskan secara terbuka.
“Kami berharap pihak sekolah dan panitia P2SP dapat memberikan penjelasan secara lengkap. Jangan sampai ada persoalan dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak mendapatkan klarifikasi,” tegasnya.
KPKB menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap program revitalisasi sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pembangunan sarana pendidikan.
Rusmedi menegaskan, pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai spesifikasi, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
KPKB berharap instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan teknis apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan, sehingga kualitas bangunan sekolah benar-benar terjamin dan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya.
Penulis : DM/Mskr




















