Biaya Logistik Jadi Kendala RI Alihkan Impor BBM dari Singapura

Rencana pemerintah mengalihkan sebagian impor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) dari Singapura ke India dan Cina berpotensi menemui kendala. Dua tantangan utama yang mengemuka adalah kenaikan biaya logistik dan bertambahnya waktu pengadaan, menurut para pengamat energi yang dihubungi pada Selasa (27/10).

Wacana ini mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyarankan India dan Cina sebagai negara alternatif pemasok BBM. Ia mengakui Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan Pertalite dari Singapura.

Ketergantungan impor itu terjadi di tengah konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi siap jual (lifting) minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.

Dorongan mengurangi ketergantungan pada satu negara

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor BBM dari Singapura secara bertahap. Menurutnya, bergantung pada satu negara dapat meningkatkan risiko gangguan pasokan energi nasional ke depan.

“Indonesia sudah terlalu lama tergantung dari negara lain, khususnya pada level Pertalite dari Singapura. Ketergantungan ini harus diakhiri, atau setidaknya dikurangi,” kata Ali saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).

Ali menilai pemerintah dapat memanfaatkan momentum persoalan hubungan energi dengan Singapura untuk memperluas sumber pasokan BBM. Langkah itu sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pemasok, sembari meningkatkan kapasitas produksi kilang domestik secara bertahap.

Ia menyebut proyek RDMP Balikpapan serta peningkatan kapasitas produksi kilang Balongan dan Cilacap sebagai upaya yang dapat mendukung pengurangan impor BBM dalam jangka panjang.

Selain India dan Cina, Ali menyebut Vietnam sebagai negara yang dapat dijajaki untuk menggantikan sebagian pasokan BBM dari Singapura. Indonesia juga dapat menjajaki Rusia sebagai alternatif pemasok untuk memperluas pilihan sumber pasokan Pertalite.

“Ini bukan berarti berkaitkan dengan pergeseran orientasi pasar, atau orientasi mitra dagang, tapi agar pasokan BBM Indonesia tidak tergantung dan dikendalikan oleh 1-2 negara,” ujarnya.

Biaya logistik dan waktu pengadaan jadi ganjalan

Ali mengakui bahwa pengalihan impor Pertalite ke negara lain berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Singapura memiliki keunggulan geografis karena lokasinya berdekatan dengan Indonesia sehingga pengiriman BBM dapat berlangsung dengan biaya logistik yang relatif lebih rendah.

Kendati demikian, ia berpendapat pemerintah tidak seharusnya hanya mempertimbangkan biaya transportasi ketika menentukan negara pemasok. Menurutnya, pembelian BBM dalam volume besar dapat menekan beban biaya logistik per liter.

Pemerintah juga dapat menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memperoleh biaya transportasi yang lebih kompetitif. Langkah ini dinilai menjadi alternatif agar tetap memperoleh pasokan Pertalite dari negara yang secara geografis lebih jauh tanpa menanggung kenaikan biaya transportasi secara berlebihan.

“Memang semuanya ada tantangannya. Singapura dekat secara geografis sehingga biaya logistiknya menjadi murah. Tetapi ada biaya lain yang harus kita bayar, yaitu biaya ketergantungan yang kadang-kadang lebih mahal,” kata Ali.

Singapura dinilai sulit digantikan dalam waktu dekat

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai Indonesia sulit mengalihkan impor Pertalite dari Singapura dalam waktu dekat. Ia menilai Singapura memiliki keunggulan dalam aspek geografis, kapasitas kilang, dan kemampuan menyediakan BBM sesuai spesifikasi yang dibutuhkan Indonesia.

Fahmy menjelaskan bahwa kedekatan geografis Singapura dapat menekan biaya transportasi dan asuransi pengiriman BBM. Sebaliknya, pengiriman dari negara yang lebih jauh, seperti kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat (AS), Cina, India, atau Rusia, berpotensi membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar.

Selain faktor geografis, ia menilai kilang Singapura mampu menyediakan berbagai jenis BBM sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Kemampuan itu mencakup penyediaan BBM dengan spesifikasi tertentu, termasuk produk yang membutuhkan proses pencampuran atau blending untuk memenuhi standar yang dibutuhkan.

“Kalau impor dialihkan ke negara lain, saya kira hampir mustahil bisa negara tersebut bisa mengolah sesuai dengan kebutuhan. Semisal minyak dari AS apa mereka mau bleding untuk menghasilkan Pertalite?” kata Fahmy saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).

Fahmy juga memperingatkan bahwa pengurangan ekspor BBM dari Singapura dapat memengaruhi ketersediaan pasokan di Indonesia. Apabila Indonesia belum memiliki sumber pasokan alternatif yang memadai, gangguan tersebut berpotensi menimbulkan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kapasitas kilang domestik perlu diperbesar

Fahmy menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Ia mendorong agar pemerintah memperbesar kapasitas kilang domestik untuk mengolah minyak mentah dari berbagai negara menjadi BBM sesuai spesifikasi dan volume yang dibutuhkan pasar Indonesia.

Peningkatan kapasitas kilang juga dapat membantu pemerintah memperluas pilihan sumber minyak mentah tanpa harus bergantung pada pasokan BBM jadi dari Singapura nantinya.

“Jika memang ingin mengurangi ketergantungan impor BBM dari Singapura, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar volume kilang agar bisa menghasilkan BBM dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk Pertalite, Pertamax, dan lainnya,” ujar Fahmy.

Peta kapasitas pemasok alternatif

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Singapura menjadi negara asal impor minyak bumi dan hasil minyak terbesar Indonesia dalam statistik negara asal utama periode 2017–2024. Pada tahun 2024, impor dari Singapura mencapai 15,87 juta ton, meningkat dibandingkan 13,13 juta ton pada tahun 2023.

Di sisi lain, India disebut menjadi salah satu negara dengan kapasitas pengilangan minyak besar dan berorientasi ekspor. Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India mencatat negara tersebut memiliki kapasitas kilang sekitar 248,9 juta ton per tahun melalui 23 kilang. India juga mengekspor 61,5 juta ton produk minyak pada tahun fiskal 2025/2026.

Cina juga memiliki industri pengilangan minyak berukuran besar dengan kapasitas total sekitar 19 juta barel per hari pada tahun 2024. Namun, tingkat pemanfaatan kilang Cina pada tahun tersebut cenderung berada di kisaran 75,5% dari kapasitas, dipicu melemahnya permintaan.

US Energy Information Administration (EIA) mencatat perlambatan pertumbuhan konsumsi bensin di Cina sejalan dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik dan hibrida. Hal itu juga dipicu peningkatan penggunaan truk berat berbahan bakar gas alam cair (LNG) dan listrik, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi yang menekan permintaan gasoil atau solar sebesar 2,5% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertanyaan Umum

Mengapa pemerintah ingin mengalihkan impor Pertalite dari Singapura?

Tujuannya mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok. Menurut Ali Ahmudi Achyak dari CESS, ketergantungan pada satu negara meningkatkan risiko gangguan pasokan energi nasional.

Apa kendala utama jika impor dialihkan ke India atau Cina?

Biaya logistik meningkat dan waktu pengadaan bertambah karena jarak geografis lebih jauh. Fahmy Radhi dari UGM juga menilai kilang di negara lain belum tentu mampu melakukan blending sesuai spesifikasi Pertalite yang dibutuhkan Indonesia.

Apa solusi yang disarankan para pengamat?

Ali menyarankan pembelian dalam volume besar dan kontrak jangka panjang agar biaya transportasi lebih kompetitif. Fahmy mendorong pemerintah memperbesar kapasitas kilang domestik agar mampu mengolah minyak mentah dari berbagai negara menjadi BBM sesuai kebutuhan pasar Indonesia.

Sumber: Katadata