“Eduard Orocomna: Kemerdekaan 17 Agustus Jangan Hanya Seremonial, Harus Ada Keadilan Bagi Orang Asli Papua”
BINTUNI, 12 Agustus 2026_”81 tahun Indonesia merdeka adalah momentum untuk kita merefleksikan perjuangan para pendahulu. Kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi juga merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan, dan hilangnya hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, budaya, dan identitas”_.
Pernyataan itu disampaikan Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, S.T, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Eduard menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai hadirnya keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus seharusnya menjadi momentum untuk bertanya secara jujur kepada diri kita sendiri: apakah kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk Orang Asli Papua?” ujar Eduard di Bintuni, Selasa (12/8/2026).
Otsus Adalah Pengakuan Negara
Eduard menekankan bahwa kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah bentuk pengakuan konstitusional dari negara terhadap kekhususan Papua, sejarah, budaya, serta hak-hak dasar Orang Asli Papua.
Namun di tengah derasnya arus investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang terus berkembang di Papua dan Papua Barat, Eduard mengingatkan agar OAP tidak hanya menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
“OAP merdeka dalam bingkai NKRI bukan berarti ingin memisahkan diri dari Indonesia. Justru sebaliknya. Kami memilih tetap bersama NKRI karena kami percaya Indonesia adalah rumah bersama,” jelasnya.
“Yang kami inginkan adalah merasakan bahwa menjadi bagian dari NKRI berarti mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak adat, akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang merata, kesempatan kerja yang adil, ruang ekonomi bagi pengusaha asli Papua, serta manfaat pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di kampung,” tambahnya.
Jangan Hanya Seremonial
Menyikapi tema nasional HUT RI ke-81 tahun ini “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Eduard berharap tema tersebut tidak berhenti pada slogan dan spanduk semata.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan nilai-nilai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran itu benar-benar turun dan dirasakan hingga ke kampung-kampung, distrik, dan wilayah adat di Papua.
“Jangan sampai kemerdekaan hanya terlihat megah saat upacara dan pengibaran bendera Merah Putih. Sementara di sisi lain, keadilan belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan masyarakat adat. Anak-anak kita masih kesulitan akses sekolah, mama-mama masih berjalan jauh untuk berobat, dan tanah ulayat masih terus tergerus tanpa kepastian hukum,” tegasnya.
Eduard juga menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek.
Komitmen Jaga NKRI, Perjuangkan Keadilan
Di akhir pernyataannya, Eduard menegaskan komitmen masyarakat adat Teluk Bintuni khususnya dan OAP pada umumnya untuk tetap setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“NKRI harga mati. Itu komitmen kami. Kami lahir, besar, dan hidup di tanah ini sebagai bagian dari Indonesia,” ujarnya.
“Namun di saat yang sama, keadilan bagi OAP juga harus terus kita perjuangkan. Sebab Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang tidak meninggalkan satu pun rakyatnya. Termasuk Orang Asli Papua di tanah leluhurnya sendiri,” pungkas Eduard Orocomna, S.T.
TENTANG MRPB POKJA ADAT TELUK BINTUNI
Majelis Rakyat Papua Barat Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni adalah lembaga representasi kultural OAP di Teluk Bintuni yang memiliki tugas memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kebijakan yang menyangkut hak-hak dasar OAP.
Dwi
