Eduard Orocomna: “Ini Komitmen Nyata Berantas Korupsi. Rakyat Teluk Bintuni Siap Kawal Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur”
Teluk Bintuni– Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas langkah konkret melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam strategi pemberantasan korupsi di Tanah Papua.
Apresiasi tersebut merespons Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi yang digelar KPK di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Jumat (17/7/2026). Kegiatan dihadiri langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Rektor II Uncen Dr. Ferdinand Risamasu, serta ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jayapura.
“Kami di Pokja Adat MRPB Teluk Bintuni melihat ini sebagai komitmen nyata KPK. Melibatkan mahasiswa berarti KPK serius membangun benteng pencegahan dari hulu, bukan hanya penindakan di hilir,” tegas Eduard saat dihubungi lewat pesan singkat WhatsApp terkait pelaksanaan kegiatan KPK bersama Mahasiswa tersebut.
*Awasi Dana Otsus: Kunci Kesejahteraan Orang Asli Papua*
Dalam kuliah umum, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan materi _Arsitektur Kewenangan KPK Pasca KUHP 2023 dan KUHAP 2025_. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Dana Otsus ini merupakan dana yang telah dikelola Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001. KPK mendorong agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, baik dari sisi penerimaan maupun penggunaannya,” ujar Setyo.
Eduard Orocomna menilai pernyataan Ketua KPK tersebut sejalan dengan amanat UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua sebagaimana diubah UU No. 2/2021. “Dana Otsus adalah hak rakyat Papua. Kalau dikelola benar, dia jadi alat percepatan kesejahteraan. Kalau diselewengkan, dia jadi alat pemiskinan struktural Orang Asli Papua,” katanya.
*Mahasiswa sebagai Garda Terdepan Pengawasan*
MRPB Pokja Adat menilai posisi mahasiswa sangat strategis. “Mereka kelompok intelektual yang bisa mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan berbasis data. Kami dukung penuh KPK ajak mahasiswa jadi mata dan telinga rakyat,” ujar Eduard.
Ia menambahkan, kolaborasi KPK dengan kampus adalah bentuk pendidikan antikorupsi yang membumi. “Korupsi bukan cuma soal hukum. Dia soal moral, soal keberpihakan pada rakyat kecil. Mahasiswa harus jadi agen perubahan itu.”
*Ajakan untuk Rakyat Teluk Bintuni: Kawal Pembangunan*
Atas nama masyarakat adat Teluk Bintuni, Eduard Orocomna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memantau pembangunan daerah. Fokus utama adalah tiga sektor yang masih jadi pekerjaan rumah besar di Teluk Bintuni:
1. *Pendidikan*: Pastikan Dana Otsus sampai ke sekolah-sekolah kampung, beasiswa anak asli Papua tepat sasaran, dan tidak ada pungli.
2. *Kesehatan*: Awasi pembangunan Puskesmas, pengadaan obat, dan layanan kesehatan gratis untuk Orang Asli Papua. Jangan sampai dana habis di perjalanan.
3. *Infrastruktur*: Jalan, jembatan, air bersih, dan listrik di distrik-distrik terisolir harus jadi prioritas. Laporkan jika ada proyek mangkrak atau mark-up.
“Kemajuan Teluk Bintuni tidak bisa hanya ditunggu dari pemerintah. Rakyat, adat, gereja, pemuda, dan mahasiswa harus bersatu kawal. Kalau ada indikasi korupsi, segera lapor ke KPK. Kita jaga sama-sama hak kita,” tegas Eduard.
MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni berharap komitmen KPK ini tidak berhenti di kota besar. “Kami harap KPK turun juga ke Teluk Bintuni. Gelar kuliah umum di kampus daerah, latih pemuda adat jadi penyuluh antikorupsi. Korupsi di Papua itu paling banyak terjadi di tingkat distrik dan kampung,” ujarnya.
Eduard menutup dengan menegaskan: “Kami siap jadi mitra KPK. Adat dan negara harus bergandengan tangan berantas korupsi. Hanya dengan pemerintahan bersih, cita-cita Papua damai, adil, dan sejahtera bisa tercapai.”
(DW)
