Jakarta_HARIANESIA.COM- Sepertinya sorotan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi terhadap pengadaan truk sampah (compactor) listrik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI pada tahun 2024 dan 2025 perlu ditindak lanjuti. Betapa tidak, berdasarkan LHKPN tahun 2025, Petugas Pembuat Komitmen (PPK) Dedy Setiono dari pengadaan compactor listrik DLH 2024 dan 2025 terlihat janggal.
Dedy Setiono, saat ini menjabat Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, telah melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2025 saat menjabat Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan.
Dalam laporan tersebut, Dedy Setiono memiliki aset senilai Rp.3.335.859.000.
Aset terbesar yang dimiliki Dedy Setiono adalah tanah dan bangunan, dengan total nilai mencapai Rp. 1,85miliar. Aset ini terdiri dari tanah dan bangunan seluas 160 m²/244 m² di Kota Jakarta Timur, dari hasil sendiri.
Selain itu, Dedy Setiono juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp. 1,385 Miliar , yang terdiri dari mobil Toyota Minibus tahun 2024 senilai Rp. 1 Miliar. motor Honda PCX tahun 2024 senilai Rp 25 juta, serta mobil Chery Omoda E, qTahun 2025 dengan nilai Rp360.000.000 dari hasil sendiri.
Dalam LHKPN-nya, Dedy Setiono juga menyebutkan Harta Bergerak Lainnya senilai Rp294.000.000. Kas dan Setara Kas
Nilai: Rp350.915.000. Sub Total Harta
Rp3.879.915.000. HutangRp544.056.000. dan Total harta kekayaan Dedy Setiono
Rp3.335.859.000.
Namun ada sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi yang belum dilaporkan Dedy Setiono, letaknya bersebelahan dari tempat tinggalnya yang terletak di kawasan Cipayung Jakarta Timur.
terkait permasalahan LHKPN Dedy Setiono dan Pengadaan compactor listrik DLH DKI, awak media telah melakukan konfirmasi, namun yang bersangkutan enggan merespon.
Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK.
Dengan melaporkan harta kekayaannya secara transparan, Dedy Setiono menunjukkan komitmennya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu aktivis Indonesian Morality Watch (IMW) Edwar mempertanyakan bagaimana Aparatur Sipil Negara golongan 4 dapat membeli sebuah mobil seharga miliaran rupiah. jika mengacu dari Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, berikut gaji pokok ASN/PNS Golongan IV/a dan IV/b.
” Mana mungkin, seorang ASN golong 4 dengan gaji murni dapat membeli mobil seharga miliaran rupiah, ini sungguh janggal. dari mana sumbernya?,” ujarnya kepada wartawan.
Padahal, kata Edwar, berdasarkan LHKPN, sejak Dedy Setiono berkarir tahun 2015 menjadi Kepala Seksi Pengembangan Teknik dan Pengelolaan Kebersihan memiliki kekayaan Rp 164.244.159. Selang 2 tahun berjalan, tepatnya 2017 Dedy Setiono menjabat Kepala seksi Pengadaan, pundi-pundi harta kekayaannya melesat dan mulai bertambah Rp1.296.076.396. Semenjak saat itu harta Dedy tidak pernah turun hingga tahun 2025.
”Yang menjadi pertanyaan besar adalah, pada tahun. 2019, 2020 dan 2021 dimana saat itu di Indonesia tejangkit virus covid. dan gaji PNS Pemda DKI khususnya dipotong sehingga penghasilan jadi berkurang. Namun penghasilan Dedy tetap bertambah dan jabatannya juga menjadi kepala bidang di DLH DKI,” ungkap Rahan.
Bahkan, tambah Edwar, berdasarkan informasi yang beredar dilingkungan DLH DKI, sosok Dedy sangat berpengaruh. karena dianggap dapat menyelesaikan masalah hukum di lingkungan DLH DKI. hal itu juga tidak lepas dari kedekatannya dengan seorang salah satu Kadis yang memiliki berkerabat dengan pejabat pidsus di Kejaksaan Agung. Sehingga tidak heran perannya seperti ‘Sekdis Bayangan’ dapat mengatur semua urusan. meskipun dirinya hanya seorang Kabid PSLB3.
”Kami mendesak KPK memeriksa mantan oknum PPK pengadaan compactor listrik tahun 2024-2025 di DLH DKI,” tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Center for Budget Analysis menyoroti anggaran pengadaan compactor listrik kecil hanya sebesar Rp21 miliar tahun 2024. Angka tersebut kemudian melonjak drastis menjadi Rp109 miliar pada tahun 2025. dan PPKnya adalah Dedy Setiono.
Sumber:LSM IMW
