Merauke_HARIANESIA.COM_Rabu 17 Juni 2026,Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (AMPERA) Papua Selatan pada Rabu (17/6) menggelar aksi damai dengan titik kumpul di Libra, Merauke, kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Merauke mulai pukul 09.00 WIT.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi, sekaligus wujud kepedulian mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, demokrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat di Papua.
Dalam aksi tersebut, AMPERA Papua Selatan menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat, merusak keseimbangan lingkungan, serta mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).
Mendesak penarikan personel militer organik maupun nonorganik dalam jumlah besar dari Tanah Papua guna menciptakan ruang sipil yang demokratis dan kondusif.
Menuntut penghentian krisis kemanusiaan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua, termasuk hak atas rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.
AMPERA Papua Selatan juga menyayangkan tidak hadirnya Bupati Merauke untuk menerima dan mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi. Menurut AMPERA, kehadiran kepala daerah dalam menerima aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan terbuka.
“Kami memandang bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Aspirasi yang disampaikan secara damai seharusnya mendapat ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti,” demikian pernyataan sikap AMPERA Papua Selatan.
Atas kondisi tersebut, AMPERA Papua Selatan menyatakan mosi ketidakpercayaan terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Merauke yang dinilai belum menunjukkan komitmen dalam merespons aspirasi masyarakat secara langsung.
AMPERA menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi hari ini. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik melalui cara-cara yang damai, demokratis, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut AMPERA, perjuangan yang dilakukan bukan semata terkait penolakan terhadap suatu proyek, melainkan juga untuk menjaga hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta memastikan pembangunan berlangsung dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
AMPERA Papua Selatan juga mengajak mahasiswa, pemuda, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis, bertanggung jawab, dan mengedepankan dialog sebagai bagian dari proses demokrasi.
Pernyataan Sikap
Kami menuntut pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam mendengar dan merespons aspirasi masyarakat.
Kami mendorong agar setiap kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan menghormati hak-hak masyarakat serta prinsip keadilan.
Kami percaya demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuka ruang dialog, menghargai kritik, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Papua!
Hidup Perjuangan!
Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (AMPERA) Papua Selatan
Merauke, Papua Selatan
Dwi
