Jakarta_HARIANESIA.COM – Peta politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden RI pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi sepakat tidak mengusulkan kader masing-masing dan mendukung calon dari Partai Gerindra.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya konsolidasi politik di lingkaran partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kesepakatan politik tersebut tetap perlu ditempatkan dalam koridor konstitusi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra,” ujar Zulhas, Minggu (15/11/2026).
Zulhas menjelaskan, sikap PAN merupakan hasil pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan partai politik. Partai-partai pengusung diberikan waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” katanya.
Menurut Zulhas, proses selanjutnya akan dilakukan melalui perundingan antarpartai politik untuk menghasilkan satu nama. Presiden Prabowo juga akan mengajukan satu nama sesuai mekanisme yang berlaku.
“Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya,” ujarnya.
Sejumlah partai yang disebut dalam pembahasan tersebut antara lain Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Meski demikian, Zulhas menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok yang akan diusulkan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo.
“Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” ucapnya.
Ia meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan proses tersebut. Zulhas memperkirakan nama calon pengganti wakil presiden akan diketahui dalam waktu satu minggu.
Sikap serupa sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat menyatakan menyerahkan proses pengusulan calon kepada Prabowo setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut sejumlah nama pimpinan partai politik yang dinilai dapat dipertimbangkan. Namun, Golkar menegaskan akan mendukung siapa pun sosok yang dipilih Prabowo.
Dari PDI Perjuangan, Ketua DPP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menyatakan bahwa pengusulan nama pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.
Ujian Transparansi dan Kedewasaan Politik
Menguatnya dukungan partai-partai koalisi terhadap calon dari Gerindra tentu menjadi dinamika politik yang patut dicermati. Namun, pengisian jabatan wakil presiden bukan semata persoalan kesepakatan elite atau pembagian ruang politik antarkekuatan partai.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan dilakukan, siapa saja nama yang dipertimbangkan, serta apa dasar pertimbangan dalam menentukan calon yang dinilai layak mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Di sisi lain, seluruh tahapan tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dukungan politik memang penting, tetapi legitimasi proses dan kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya disebut mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, proses pengisian jabatan tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme pengusulan dan pemilihan calon pengganti melalui MPR.
Kini, keputusan politik berada dalam proses konsolidasi. Namun, yang lebih penting bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, melainkan bagaimana proses tersebut dijalankan secara konstitusional, transparan, dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Heri
