SUMEDANG_Prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan kembali menjadi perhatian. Kali ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Iman yang berlokasi di Dusun Bojong Eureun RT 01/RW 08, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menjadi perhatian terkait transparansi informasi pengelolaan anggaran pendidikan.
Berdasarkan data profil lembaga, PKBM Nurul Iman merupakan satuan pendidikan berstatus swasta dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9970244. Lembaga tersebut menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C IPS, dan Paket C Umum.
Dalam data rekapitulasi peserta didik, PKBM Nurul Iman tercatat memiliki total 190 peserta didik, terdiri dari 103 laki-laki dan 87 perempuan, dengan 11 rombongan belajar (rombel).
Dengan jumlah peserta didik tersebut, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan, menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Masyarakat, khususnya warga belajar dan orang tua peserta didik, perlu memperoleh akses informasi yang memadai mengenai sumber penerimaan serta realisasi penggunaan anggaran yang dikelola lembaga pendidikan.
Keterbukaan Informasi Menjadi Bagian dari Akuntabilitas
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Oleh karena itu, informasi mengenai pengelolaan dana bantuan pendidikan perlu disampaikan secara terbuka melalui mekanisme publikasi yang sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
Dinas Pendidikan Diminta Lakukan Pembinaan dan Pengawasan
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diharapkan dapat melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap tata kelola administrasi dan transparansi anggaran di PKBM Nurul Iman.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOP Kesetaraan telah dipublikasikan melalui media informasi yang dapat diakses warga belajar maupun masyarakat.
Media membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala PKBM Nurul Iman maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, atau hak jawab mengenai pengelolaan lembaga dan keterbukaan informasi anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan keterangan resmi dari pihak pengelola PKBM Nurul Iman mengenai mekanisme publikasi informasi anggaran serta bentuk transparansi yang telah dilaksanakan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TIM/LEPI
