JAKARTA_Polemik penggunaan pelat nomor dasar putih pada armada truk pengangkut sampah berwarna oranye yang melintas di Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu (14/11/26) pukul 10.59 WIB terus bergulir.
Kendaraan besar bernomor polisi B 9122 PJ tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena membawa muatan penuh menuju arah Pasar Rebo dengan identitas logo Perumda Pasar Jaya dan lambang Pemprov DKI Jakarta, namun tidak menggunakan pelat merah.
Secara visual di bagian buritan truk, kelengkapan keselamatan seperti terpal penutup biru, stiker peringatan “Area Blind Spot”, dan reflektor merah memang terpasang rapi.
Namun, penggunaan pelat nomor putih beraksara hitam memicu tanda tanya besar terkait kepatuhan administrasi registrasi kendaraan operasional yang terafiliasi dengan instansi pemerintah daerah.
Merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 44 ayat (1), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah diklasifikasikan secara tegas berdasarkan status kepemilikan dan peruntukannya.
Pelat dasar merah bertuliskan putih wajib dipakai ranmor instansi pemerintah, pelat kuning tulisan hitam untuk ranmor angkutan umum/barang berbayar, sementara pelat putih tulisan hitam diperuntukkan bagi perseorangan maupun badan hukum.
Merespons temuan tersebut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo menegaskan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi ketentuan registrasi dan identifikasi sesuai regulasi.
“Terkait pemberitaan tersebut, tentunya perlu dilihat terlebih dahulu status kepemilikan dan dokumen kendaraan yang bersangkutan, karena penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor disesuaikan dengan status registrasi dan peruntukannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11/26), sembari menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti jika ditemukan ketidaksesuaian.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta akhirnya angkat bicara meluruskan status kepemilikan armada tersebut. Melalui perwakilannya, Rendy, pihak DLH memastikan bahwa truk sampah berpelat putih B 9122 PJ bukanlah aset milik dinasnya setelah dilakukan pengecekan identitas visual di lapangan.
“Terkait pemberitaan truk sampah DLH yang menggunakan pelat putih, dapat kami sampaikan setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan berdasarkan identitas visual berupa logo yang tertera pada bagian belakang kendaraan, truk pengangkut sampah yang dimaksud bukan milik DLH, melainkan armada milik Perumda Pasar Jaya,” jelas Rendy dalam keterangannya, Minggu (15/11/26).
Pihak DLH juga menekankan bahwa merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, setiap pengelola kawasan termasuk pasar wajib mengelola sampahnya secara mandiri.
Oleh karena itu, penyediaan sarana pendukung seperti truk pengangkut sampah merupakan bagian dari tanggung jawab Perumda Pasar Jaya di area kelolaannya.
Namun, klarifikasi dari Dinas LH DKI Jakarta yang menegaskan truk tersebut milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pasar Jaya justru menjadi sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Bolon, langsung menyoroti transparansi anggaran pengadaan armada tersebut sekaligus mempertanyakan status legalitas TNKB yang digunakan.
Menurut Ferdian, pengakuan bahwa truk tersebut milik Perumda Pasar Jaya membuka ruang evaluasi serius terhadap pos anggaran pembelian truk sampah di tubuh BUMD milik Pemprov DKI tersebut.
Ia menilai publik berhak mengetahui sumber dana pengadaan armada berkapasitas besar itu, apakah murni dari belanja modal internal perusahaan atau bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang berasal dari APBD.
Selain mempertanyakan soal anggaran pengadaan, Ferdian Bolon juga soroti aspek peruntukan pelat nomor kendaraan angkutan tersebut di jalan raya.
Ia mempertanyakan mengapa armada yang beroperasi rutin mengangkut muatan limbah dari kawasan pasar justru menggunakan pelat putih, bukan
pelat dasar kuning sebagaimana ketentuan kendaraan angkutan barang maupun operasional jasa pengangkutan.
Secara regulasi lalu lintas, pelat nomor dasar kuning merupakan TNKB resmi bagi kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang yang beroperasi dengan skema komersial atau imbalan jasa, di mana para pedagang pasar pada praktiknya juga dikenakan retribusi kebersihan.
Ketidaksinkronan antara fungsi operasional angkutan sampah pasar dengan jenis pelat nomor yang terpasang dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan pengawasan pajak, uji berkala (KIR), hingga izin trayek angkutan barang.
Ferdian Bolon mendesak manajemen Perumda Pasar Jaya untuk segera membuka data spesifikasi pengadaan serta dokumen registrasi seluruh truk sampah yang dioperasikannya agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Klarifikasi DLH Pemrov DKI baru menjawab siapa pemiliknya, tetapi belum menjawab apakah proses pengadaan anggaran dan penggunaan pelat nomornya sudah sepenuhnya patuh pada aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Tim
