Timika, 11 Februari 2026. – Persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai yang tak kunjung tuntas memantik pernyataan tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Konflik berkepanjangan di wilayah perbatasan, khususnya di Kapiraya, dinilai telah bergeser menjadi persoalan kemanusiaan yang serius dan membutuhkan intervensi negara segera.
Selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, dalam pernyataan resminya ia mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan langkah damai dan tidak memicu pertambahan korban.
Persoalan tapal batas yang telah berlarut-larut ini kembali memanas dan menimbulkan dampak sosial luar biasa. Korban jiwa telah jatuh, masyarakat terpaksa mengungsi, anak-anak kehilangan akses pendidikan, dan layanan kesehatan lumpuh akibat ketidakpastian wilayah huni. Fraksi PDIP menyebut situasi ini tidak bisa lagi dipandang semata sebagai sengketa administrasi, melainkan telah menjadi darurat kemanusiaan.
“Saya meminta masyarakat untuk bisa tenang. Jangan sampai ada pertumpahan darah lagi di tanah ini. Sangat disayangkan jika korban jiwa terus bertambah akibat persoalan yang tak kunjung menemui titik terang,” ujarnya di Timika, Rabu (11/2/2026).
Ketua Fraksi PDIP secara khusus mendorong kepala daerah dari kedua kabupaten—Mimika dan Deiyai—untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret. Ia juga menyoroti peran aparat keamanan yang diminta sigap mengantisipasi potensi konflik susulan.
Tak hanya itu, dorongan keras juga dialamatkan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan didesak menjadi motor penggerak utama penanganan krisis kemanusiaan di Kapiraya.
“DINSOS, DINKES, dan DINAS PENDIDIKAN harus jadi motor penggerak untuk persoalan kemanusiaan yang ada di Kapiraya ini, hingga persoalan tapal batas dapat terselesaikan,” tegasnya.
Konflik ini terkonsentrasi di wilayah perbatasan antara Distrik Mimika Barat Tengah (versi Pemkab Mimika) dan Distrik Kapiraya (versi Pemkab Deiyai). Ketegangan yang meletus sejak tahun 2025 lalu hingga awal 2026 ini belum menunjukkan tanda-tanda resolusi, meskipun berbagai forum pembahasan telah digelar, termasuk fasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Desember 2025 lalu.
Ketua Fraksi PDIP menekankan bahwa persoalan tapal batas ini sudah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui jalur Kementerian Dalam Negeri. Namun, ketiadaan kepastian hukum dan lambannya tindak lanjut di tingkat pusat maupun provinsi membuat warga terus menjadi korban.
“Ini sudah menjadi persoalan kemanusiaan. Banyak masyarakat menderita karena harus mengungsi, anak-anak tidak bisa sekolah dengan baik. Kasus kesehatan juga menjadi persoalan karena masyarakat tidak kunjung mendapatkan lingkungan huni yang layak,” sesalnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Rasa frustrasi mulai muncul karena sengketa yang berulang kali dibahas tak kunjung menemukan penyelesaian definitif.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar mekanisme penyelesaian yang pasti segera dijalankan, tidak lagi setengah hati. Para pemangku kebijakan diharapkan tidak hanya berdialog di ruang tertutup, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk melihat langsung dampak konflik yang mereka alami.
“Persoalan tapal batas ini sudah diperjuangkan Pemkab Mimika melalui Kemendagri untuk difasilitasi. Kami hanya minta ada kejelasan. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Kementerian Dalam Negeri terkait desakan penyelesaian tapal batas ini. Masyarakat Kapiraya masih menanti kepastian, sembari bertahan di tengah situasi yang mencekam.(DW)
